Ragamutama.com – , Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang kerap menjadi sorotan publik. Berbagai program yang dicanangkan mantan Bupati Purwakarta ini menuai reaksi beragam di tengah masyarakat, antara dukungan dan penolakan.
Langkah-langkah dan kebijakan Dedi Mulyadi seringkali dinilai kontroversial dan bahkan dianggap sensasional. Hal ini bahkan sampai diutarakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebutnya sebagai “gubernur konten” dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 29 April 2025.
Beberapa kebijakan yang menimbulkan perdebatan publik meliputi program vasektomi sebagai syarat bantuan sosial, larangan wisuda bagi siswa TK hingga SMA, penghapusan study tour, dan pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer.
Berikut rangkuman beberapa kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi yang disusun oleh Tempo:
1. Vasektomi Jadi Syarat Bansos
Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah menjadikan vasektomi, atau program keluarga berencana (KB) pria, sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat prasejahtera. Dedi bahkan menawarkan insentif sebesar Rp 500.000 bagi warga yang bersedia menjalani vasektomi.
Dedi menjelaskan bahwa ia sering diminta bantuan untuk membiayai persalinan yang biayanya mencapai Rp 25 juta. “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, 29 April 2025.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam berumah tangga, termasuk dalam hal membiayai kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak. “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.
Dengan menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos, ia berharap dapat mengatur jumlah kelahiran dan mengurangi angka kemiskinan. “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” imbuhnya.
2. Pengiriman Anak ke Barak Militer
Program pendidikan karakter ala militer bagi siswa bermasalah mulai diterapkan sejak Kamis, 1 Mei 2025, di Purwakarta dan Bandung sebagai wilayah percontohan. Program pembinaan karakter semi-militer ini melibatkan TNI dan Polri.
Sebanyak 69 pelajar telah dikirim ke barak militer. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk siswa SMP ke atas yang menunjukkan perilaku mengarah pada tindakan kriminal dan berasal dari keluarga yang kesulitan mendidik mereka.
Surat edaran telah disebarluaskan ke seluruh sekolah di Jawa Barat. “Dua hari yang lalu sudah ada surat edaran, ditujukan ke sekolah-sekolah,” kata Dedi seusai memimpin apel Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Bandung pada Jumat, 2 Mei 2025.
3. Pembentukan Satgas Antipremanisme
Dedi Mulyadi juga berencana membentuk Satgas Antipremanisme untuk mengatasi masalah ormas yang meresahkan dan melakukan intimidasi, khususnya terkait pungutan liar berkedok tunjangan hari raya.
“Saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin besok, kami akan mengeluarkan surat keputusan,” ujar Dedi dalam tayangan Youtube DPRD Jawa Barat pada Jumat, 21 Maret 2025.
Satgas ini akan dibentuk hingga tingkat kecamatan dengan fasilitas yang memadai, bertujuan untuk memberantas premanisme di Jawa Barat dalam waktu satu tahun.
Dedi menyatakan keprihatinannya atas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas menjelang Lebaran. “Orang tidak merasa tenteram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi,” katanya.
4. Larangan Wisuda TK hingga SMA
Dedi Mulyadi melarang kegiatan wisuda di tingkat TK hingga SMA, serta kegiatan perpisahan di luar sekolah. Alasannya, wisuda dianggap tidak relevan dan memberatkan secara finansial bagi orang tua siswa.
Dedi menegaskan tidak akan mengubah keputusannya. “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” tegasnya di Bandung pada Senin, 28 April 2025.
Ia berpendapat bahwa dana wisuda dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi keluarga kurang mampu dan mengajak masyarakat untuk hidup sederhana jika kondisi ekonomi terbatas. Dedi menambahkan banyak orang tua yang mendukung kebijakan ini.
5. Larangan Study Tour
Aturan larangan study tour untuk siswa SMA/SMK dikeluarkan untuk menghindari biaya tinggi dan kecelakaan lalu lintas. Kebijakan ini berdampak pada sektor pariwisata edukatif dan UMKM.
Sekolah yang mengadakan study tour ke luar provinsi dianggap melanggar surat edaran yang dikeluarkan pada masa Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin. “Kalau sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat oleh Pak Bey, Pj Gubernur yang lama ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater,” ujarnya di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pemecatan kepala sekolah, yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.
6. Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak
Dedi Mulyadi memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Bogor pada Kamis, 6 Maret 2025, karena perusahaan BUMD milik Provinsi Jawa Barat ini melanggar izin pengelolaan lahan.
“Bongkar mulai hari ini meski itu adalah BUMD. Ini berdampak ke lingkungan,” tulis Dedi di akun Instagram @dedimulyadi71.
Hibisc Fantasy terbukti telah melampaui batas lahan yang diizinkan (4.800 m² menjadi 15.000 m²). Dedi mengaku telah memberikan peringatan sebelumnya. Ia menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menegakkan aturan, termasuk terhadap BUMD.
Pembongkaran dilakukan menyusul banjir bandang di Puncak yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan korban jiwa.
Ricky Juliansyah, Ahmad Fikri, Dinda Shabrina, Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Alasan Sesungguhnya Hasan Nasbi Mundur
