Ragamutama.com, Jakarta – Destinasi ikonik Pulau Wayag, permata mahkota Raja Ampat, kini terpaksa ditutup sementara. Keputusan ini diambil menyusul memanasnya ketegangan sosial di wilayah tersebut, dipicu oleh langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat.
Meskipun demikian, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa aktivitas pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya, secara keseluruhan tetap aman dan terkendali. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangan tertulisnya kepada *Tempo* pada Jumat malam, 13 Juni 2025, menjelaskan, “Meskipun terdapat dinamika di lapangan, termasuk penutupan akses sementara di Pulau Wayag dan Manyaifun Batang Pele, serta pro-kontra terkait isu tambang nikel, pemerintah memastikan aktivitas pariwisata di Raja Ampat tetap berlangsung dengan aman dan terkendali.”
Penutupan akses ke destinasi wisata populer ini merupakan imbas langsung dari aksi pemalangan yang dilakukan oleh warga di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, wilayah di mana Pulau Wayag berada. Warga yang terdampak pencabutan izin tambang ini melancarkan protes keras terhadap keputusan pemerintah, banyak di antaranya adalah mantan karyawan dari perusahaan tambang seperti PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera Mining (KSM), yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi bagi masyarakat setempat.
Viral di Media Sosial
Ketegangan ini semakin mencuat setelah sebuah video menjadi viral di media sosial. Rekaman tersebut menunjukkan sekelompok warga lokal di Wayag mengenakan kaus hitam, berteriak di dekat kapal wisata yang bersandar, dan dengan tegas meminta wisatawan asing untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Insiden pengusiran ini menggambarkan puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat.
Insiden pengusiran wisatawan ini terjadi tak lama setelah keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juni 2024, yang mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT KSM. Pengumuman penting ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden, didampingi oleh jajaran menteri terkait, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Menyikapi situasi yang kian memanas, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam segera menginstruksikan penutupan sementara seluruh aktivitas wisata di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, mencakup Wayag. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar antara masyarakat lokal dan para wisatawan. Bupati Orideko juga menekankan pentingnya penutupan sementara ini demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai wujud keseriusan, pemerintah daerah telah melakukan kunjungan langsung ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele guna mendengar aspirasi masyarakat terdampak. “Kami sudah turun ke lapangan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam waktu dekat, kita akan menggelar tikar adat untuk mencari solusi konkret,” ujar Orideko, menekankan pendekatan kultural dan damai dalam penyelesaian konflik.
Greenpeace: Ancaman Serius bagi Ekosistem Raja Ampat
Di balik keputusan pencabutan izin tambang ini, terdapat tekanan kuat dari publik dan kelompok lingkungan. Greenpeace, salah satu organisasi lingkungan global, mencatat bahwa aktivitas pertambangan di lima pulau kecil Raja Ampat telah menyebabkan kerusakan serius pada lebih dari 500 hektare hutan dan membahayakan hingga 75 persen terumbu karang terbaik dunia. Lebih jauh lagi, kegiatan tambang ini juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menegaskan pentingnya pelestarian ekosistem pesisir.
Meskipun PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk., tidak termasuk dalam daftar empat perusahaan yang dicabut izinnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa operasionalnya sementara dihentikan menunggu hasil verifikasi lapangan.
Pulau Wayag sendiri adalah salah satu permata Raja Ampat, dikenal luas karena gugusan bukit karst ikonik yang menjulang dari laut biru jernih, menawarkan pemandangan spektakuler dari puncaknya. Penutupan sementara kawasan ini bukan sekadar insiden pariwisata, melainkan cerminan nyata dari ketegangan kompleks antara upaya perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi lokal, dan kepentingan nasional. Pemerintah kini menghadapi tantangan krusial: bagaimana menjaga keutuhan ekosistem Raja Ampat yang tak ternilai, sembari memberikan solusi konkret dan adil bagi masyarakat yang ekonominya bergantung pada industri pertambangan. Langkah-langkah selanjutnya akan menjadi penentu komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan partisipasi dan keadilan sosial. Kegagalan dalam menangani konflik sosial dan kerusakan lingkungan di Raja Ampat secara bijak dapat menciptakan preseden buruk bagi tata kelola sumber daya alam di seluruh Indonesia.
Mila Novita berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Keluarga Aguan Diduga Ikut Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat
