Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, membeberkan empat rekomendasi yang diberikan UNESCO pada pengelola Geopark Kaldera Toba, agar mendapatkan kartu hijau kembali. Dalam rapat bersama yang digelar Komisi VII DPR RI yang digelar pada Rabu (9/7), Widiyanti mengatakan hal tersebut mulai dari warisan geologi dan interpretasinya, hingga visibilitas Geopark Kaldera Toba.
“Kami sampaikan bahwa ada empat rekomendasi yang diminta UNESCO, yang pertama terkait warisan geologi dan interpretasinya,” kata Widiyanti, seperti dikutip dari Antara.
Adapun rekomendasi pertama, yakni Kaldera Toba diminta melakukan diversifikasi cerita geologi dan survei yang lebih luas untuk mencakup lebih banyak situs geologi.
Pengelola diminta untuk memilih singkapan yang baik dan mudah diakses yang menunjukkan batuan dasar masing-masing dari empat letusan besar dan fitur struktural destinasi tersebut, serta mempromosikan Kaldera Toba sebagai situs geologi baru.
Setiap situs harus dijelaskan dengan panel penjelasan yang baik secara ilmiah dan dan dipromosikan dalam peta yang komprehensif, di situs dan media lainnya. Informasi pada panel dan media lainnya harus bisa dipahami oleh masyarakat umum dan siswa sekolah.
Rekomendasi kedua, yakni melakukan identifikasi dan investarisasi warisan alam, warisan budaya, dan warisan takbenda yang tidak ditetapkan dalam geopark dan buat hubung kait di antara semua situs dalam sebuah cerita geopark yang komprehensif.
Visibilitas Geopark Kaldera Toba
UNESCO, katanya, juga merekomendasikan untuk meningkatkan visibilitas Geopark Kaldera Toba secara umum, yakni dengan meningkatkan sejumlah panel penjelasan atau interprestasi di wilayah tersebut.
“Berikan perhatian khusus pada visibilitas dan informasi yang disediakan di lokasi mitra penting, seperti kawasan pelestarian monyet dan gajah, resor Kaldera Toba, dan tempat penting lainnya yang dapat mendukung komunikasi dan daya tarik Geopark yang visibilitasnya masih sangat rendah,” tutur Widiyanti.
Ia menyampaikan pembaruan konten pada akun media sosial juga perlu digencarkan dengan memperkaya konten situs website Geopark, dengan melengkapinya menggunakan versi bahasa Inggris atau bahkan bahasa ketiga, dengan catatan tidak bergantung pada terjemahan otomatis.
Selain logo UGGp dan logo Geopark, pengelola dan pemerintah juga perlu menjelaskan jaringan geopark regional dan global jika relevan pada panel interprestasi, brosur promosi geopark, selebaran, buku, peta, dan lainnya.
Materi itu harus dipastikan benar dari sudut pandang ilmiah dan tata bahasa. Kebijakan promosi dikembangkan dengan kriteria yang terperinci dan konkret untuk geopark dan mitranya.
“Uraikan kriteria kemitraan dengan mendefinisikan tugas, tanggung jawab, konsekuensi, dan lainnya secara jelas. Berikan pelatihan mitra dan pertukaran ide yang teratur,” tambahnya.
Kemudian terkait dengan jejaring dan pelatihan, Geopark Kaldera Toba diminta untuk bekerja sama dengan geopark lain yang ada di Indonesia, meningkatkan jaringan geopark regional (APGN) dan global (GGN), serta mempertimbangkan untuk melakukan kemitraan dengan UGGp lainnya.
Perlu pula memastikan bahwa anggota badan pengelola dan pengelola geosite berpartisipasi dalam kursus pelatihan nasional dan regional, serta acara peningkatan kapasitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek pengelolaan geopark.
“Hubungi APGN atau GGN dan sekretariat UNESCO, termasuk Kantor UNESCO Jakarta untuk mendapatkan panduan lebih lanjut dan tetap mendapatkan informasi terkini,” pungkas Widiyanti.
