Ragamutama.com, Batam – Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mendesak pemerintah menghentikan rencana penggusuran warga di Kawasan PSN Rempang Eco City. Menurut Tim Solidaritas, rencana ini bertentangan dengan rekomendasi Komnas HAM yang menekankan perlunya penyelesaian konflik tanpa pendekatan keamanan.
Pemerintah Kota Batam kembali berencana menggusur warga Pulau Rempang, sebagaimana tertuang dalam Surat Tim Terpadu Nomor: 112/TIM-TPD/IV/2025. Surat tersebut menjelaskan rencana penggusuran masyarakat Kampung Tanjung Banun, Kelurahan Sembulang, yang terkait dengan proyek Rempang Eco-city, pada Kamis, 17 April 2024.
Andri Alatas, Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, mengungkapkan rencana penggusuran melibatkan berbagai satuan TNI, termasuk Koramil 04 Batam, Denpom TNI AU Batam, Den Pom Lamtamal IV Batam, Den Pom I/6 Batam, Yon 10 Marinir/ SBY Batam, Lanud Hang Nadim Batam, Yonif Raider Khusus 136/TS, Kodim 0316 Batam, dan Pangkalan Utama TNI AL IV.
Dari pihak Polri, Polresta Barelang, Polsek Galang, dan Brimob Polda Kepri turut dilibatkan dalam rencana penggusuran tersebut.
“Rencana ini jelas bertentangan dengan rekomendasi Komnas HAM yang menolak pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik proyek Rempang Eco-city. Pengalaman September 2023 menunjukkan pengerahan aparat dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, ketakutan, dan trauma bagi masyarakat,” tegas Andri Alatas.
Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang juga mengkhawatirkan pengerahan 312 personel aparat keamanan akan memperburuk situasi, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada negara, dan menutup mata atas rentetan kekerasan yang diduga dilakukan pihak yang berafiliasi dengan PT Makmur Elok Graha. Justru, Polri terlibat dalam potensi kekerasan baru.
Pengerahan personel dalam jumlah besar juga dikhawatirkan menjadi alat untuk melanjutkan penggusuran dengan dalih transmigrasi lokal, mengingat Surat Pemerintah Kota Batam tidak secara spesifik mencantumkan lokasi di Tanjung Banon yang akan digusur.
Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau, juga meminta penghentian rencana penggusuran atas nama proyek Rempang Eco-City. Ia menganggap tindakan ini akan memperkuat preseden represif negara di Rempang. Jika BP Batam mengklaim telah mendapatkan persetujuan masyarakat, tidak masuk akal jika pengerahan personel tetap dilakukan dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan kurangnya dialog dan persetujuan masyarakat terhadap proyek tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mendesak:
- Presiden untuk memerintahkan penghentian operasi penggusuran, membatalkan proyek Rempang Eco-city (baik PSN maupun proyek pengembangan kawasan), dan memastikan pengakuan serta perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam masyarakat adat Melayu dan tempatan Rempang dan sekitarnya;
- Panglima TNI dan Kapolri untuk menarik keterlibatan satuan di bawahnya dari Tim Terpadu; dan
- Pemerintah Kota Batam untuk membatalkan upaya penggusuran tanggal 17 April 2025.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas BP Batam, Ariastuty Sirait, membenarkan adanya surat tersebut, namun menegaskan eksekusi ditunda. “Ditunda,” kata Tuty.
Ketika ditanya hingga kapan penundaan tersebut, Tuty menjawab menunggu perintah pimpinan. “Sampai ada perintah pimpinan,” katanya kepada Tempo melalui pesan singkat WhatsApp.
Pilihan Editor: Mengapa Pelonggaran TKDN Bisa Merugikan Industri
