BANDUNG, RAGAMUTAMA.COM – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa sebagian besar Koperasi Unit Desa (KUD), yang dahulunya memegang peranan krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mencapai swasembada beras, kini mengalami penurunan aktivitas. Menurutnya, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap kebijakan pangan Indonesia pada tahun 1998.
“Pada masa itu, IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk mengurangi keterlibatan negara dalam sektor pangan dan pertanian. Dampaknya, banyak KUD yang mengalami kemunduran dan akhirnya tidak aktif lagi,” jelas Ferry saat berbicara dalam seminar nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada hari Sabtu, 10 Mei 2025, seperti yang dikutip dari Antara.
Ferry menjelaskan bahwa banyak KUD yang awalnya berfokus pada sektor produktif kini beralih menjadi koperasi simpan pinjam. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa koperasi simpan pinjam tetap memainkan peran penting, terutama dalam menghadapi masalah praktik rentenir dan pinjaman online dengan suku bunga yang tinggi.
“Survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa masyarakat memilih koperasi simpan pinjam sebagai alternatif utama setelah bank,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pembentukan Koperasi Merah Putih, yang diharapkan tidak hanya berfokus pada simpan pinjam, tetapi juga kembali menjadi koperasi produktif di berbagai sektor.
“Contohnya, hasil panen hortikultura, peternakan, hingga perikanan akan dikelola secara terpadu oleh koperasi. Kami bahkan berupaya agar koperasi dapat terlibat dalam sektor sawit dan pertambangan, serta memiliki fasilitas produksi sendiri,” ungkapnya.
Ferry memberikan contoh mengenai model gabungan koperasi batik dan koperasi susu yang pada masa lalu pernah memiliki pabrik pengolahan mandiri.
“Kami ingin menghidupkan kembali semangat tersebut. Koperasi harus mampu berkembang dan menjadi entitas yang besar,” tegasnya.
Selain intervensi IMF, beberapa studi menunjukkan bahwa penurunan kinerja KUD juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti kurangnya daya saing dibandingkan dengan badan usaha lain, praktik korupsi di dalam internal koperasi, dan ketergantungan pada subsidi pemerintah.
Kurangnya regenerasi dan inovasi juga disebut sebagai salah satu kendala dalam upaya membangkitkan kembali KUD di era modern ini.
Bangkitnya Koperasi Desa Merah Putih
Upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali semangat koperasi produktif di tingkat desa kini diimplementasikan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih.
Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang diumumkan setelah sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2025.
Ferry memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan terbentuknya 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, menyusun kebijakan teknis bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta memberikan pendampingan usaha dan pengembangan sumber daya manusia.
Ia juga bertugas untuk mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis koperasi, yang mencakup pendirian kantor, penyediaan sembako, layanan simpan pinjam, hingga fasilitas klinik dan *cold storage*.
“Kami memperkirakan bahwa sekitar 30.000-an kopdes akan terbentuk pada bulan ini,” kata Ferry pada hari Kamis, 8 Mei 2025.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ditunjuk untuk mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program ini.
“Saya mendapatkan tugas yang sangat mulia, yaitu diminta oleh Presiden untuk menjabat sebagai Ketua Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih,” ungkap Zulhas.
Pemerintah berharap agar koperasi desa tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi produktif yang berbasis pada komunitas.
