Ragamutama.com – , Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya digitalisasi program bantuan sosial (bansos) sebagai kunci agar bisa menyediakan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan dan efisien.
Hal ini disampaikan Luhut ketika meninjau kesiapan pilot project digitalisasi program bansos melalui pertemuan strategis dengan kementerian/lembaga terkait.
Luhut menekankan momentum penting dalam perjalanan enam bulan kerja kolektif lintas K/L dalam membangun dan mengembangkan GovTech serta digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
Ia yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, kembali menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, terutama dalam sistem perlindungan sosial.
Adapun salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI, yang meliputi identitas kependudukan digital, data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform.
Melalui portal tersebut, kata Luhut, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman, dan mudah.
Pada tahap awal, dua program utama yang akan menjadi fokus pilot project adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Luhut menyebutkan Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional. “Karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.
Ketua DEN itu juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pilot project yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret, agar model ini dapat direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.
Proses ini dikatakan sebagai simbol komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud.
Pilihan Editor: Bisakah Suntikan Modal Danantara Menyegarkan Kembali Garuda
