JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM- Status keanggotaan Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark tengah menghadapi tantangan serius. Ancaman pencabutan status membayangi akibat respons yang dinilai lambat dari pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola Geopark Toba.
“Kita sudah menerima ‘kartu kuning,’ yang berarti diberikan waktu dua tahun untuk melakukan pembenahan. Jangan sampai kesempatan ini terbuang percuma. Pencabutan status Toba dari UNESCO Global Geopark akan menjadi penyesalan besar,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, di Jakarta pada hari Selasa, 13 Mei 2025.
Menurut Bane, pemahaman yang komprehensif menjadi krusial, termasuk langkah-langkah pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan kawasan Danau Toba. Pengelolaan yang baik akan menjadikan Danau Toba magnet pariwisata yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitarnya.
TNI Turut Berperan Aktif dalam Melestarikan Danau Toba dan Memberantas Eceng Gondok
“Status geopark bukanlah sekadar label yang secara otomatis menjadikan Danau Toba destinasi unggulan. Lebih dari itu, label geopark bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Selasa.
Keuntungan yang seharusnya dirasakan dari pengakuan global UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba mencakup peningkatan signifikan dalam sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan yang terjaga, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya warisan geologi melalui konsep edu-wisata.
Geopark Berskala UNESCO
Geopark di Indonesia, baik yang berstatus nasional maupun UNESCO Global Geopark, berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bane berpendapat bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi secara mendalam agar pengelolaan geopark dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat setempat.
“Dengan beban kerja yang besar di Kementerian ESDM, muncul kekhawatiran bahwa pengelolaan geopark tidak menjadi prioritas utama. Padahal, hal ini sangat penting, mengingat proses mendapatkan status Geopark dari UNESCO bukanlah perkara mudah,” ungkap Bane.
Kisah Wisatawan Rusia: Kehilangan Sepeda Motor di Palembang Saat Menuju Danau Toba
Menyikapi kondisi ini, Bane melanjutkan, penting untuk membangun lembaga pariwisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata yang diusulkan oleh Komisi VII DPR RI, pengelolaan pariwisata akan lebih efektif jika tidak hanya berada di bawah Kementerian Pariwisata, tetapi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kehutanan.
“Kelembagaan pariwisata yang melibatkan banyak pihak akan menjadikan pengelolaan pariwisata nasional lebih progresif, berdampak signifikan, dan mempermudah pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pada bulan Juni 2025, tim asesor dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dijadwalkan untuk melakukan penilaian ulang terhadap Geopark Kaldera Toba yang terletak di Sumatra Utara. Geopark Kaldera Toba diberikan waktu dua tahun, yang dimulai sejak September 2023, untuk melakukan perbaikan setelah menerima ‘kartu kuning’ atau peringatan terkait pengelolaannya.
Terdapat empat rekomendasi perbaikan yang diajukan oleh UNESCO. Pertama, badan pengelola harus meningkatkan intensitas kegiatan edukasi yang berbasis pada riset. Kedua, revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola harus segera dilakukan.
Ketiga, implementasi pembelajaran manajemen sangat penting agar badan pengelola memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu menerapkan prinsip-prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp). Keempat, perbaikan visibilitas harus diwujudkan melalui pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi yang informatif.
“Di sinilah pentingnya pemahaman serta kesungguhan pemerintah provinsi untuk melakukan tata kelola yang baik pada Geopark Kaldera Toba. Jangan sampai setiap pergantian kepala dinas selalu diikuti dengan perubahan kebijakan yang tidak konsisten,” tegas Bane.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini juga menyoroti kurangnya peran Badan Pengurus (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp), yang terkesan vakum dalam dua tahun terakhir dan baru membentuk pengurus pada Februari 2025. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya dukungan anggaran operasional dari pemerintah, sebuah alasan klasik yang sering menghambat kinerja.
Banjir Bandang Menerjang Parapat, Danau Toba: Rumah Warga Terdampak, Lalu Lintas Terganggu
“Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi pengelolaan Danau Toba saat ini. Padahal, Danau Toba memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan berkualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
“Semoga dalam waktu yang tersisa, sekitar satu atau dua bulan ke depan, pengelolaan Danau Toba dapat menunjukkan tren positif dan UNESCO tidak sampai mencabut keanggotaan Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark,” pungkas Bane.
