RAGAMUTAMA.COM – Baicells Technologies, sebuah perusahaan penyedia peralatan telekomunikasi yang didirikan oleh mantan eksekutif Huawei, tengah menjadi sorotan penyelidikan Biro Investigasi Federal (FBI).
Berkantor pusat di AS sejak 2015, perusahaan ini telah melayani lebih dari 700 jaringan seluler komersial di seluruh negeri.
Namun, kekhawatiran terkait keamanan nasional menjadi alasan utama penyelidikan ini.
Departemen Perdagangan AS telah mengeluarkan surat perintah terhadap Baicells, sementara FBI menggarisbawahi kekhawatiran mengenai asal-usul perusahaan yang berbasis di China dan potensi hubungannya dengan Huawei, terutama sejak 2019. Bahkan, Departemen Pertahanan AS baru-baru ini memasukkan Baicells dalam daftar entitas yang dicurigai memiliki hubungan dengan militer China.
Salah satu perhatian utama berasal dari Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS (CISA), yang melaporkan adanya kelemahan keamanan pada stasiun basis Baicells.
Masalah tersebut dapat membuka peluang penyalahgunaan, termasuk akses jarak jauh yang tidak sah.
Seiring dengan itu, FBI telah memperingatkan sejumlah pelanggan Baicells, termasuk pemerintah kota Las Vegas, untuk mengevaluasi ulang penggunaan produk mereka.
Akibatnya, pada 2023, Las Vegas membatalkan kontrak untuk memperluas jaringan stasiun Baicells.
Serupa dengan itu, pada 2019, sebuah penyedia layanan nirkabel di Virginia menerima peringatan serupa terkait risiko keamanan di dekat fasilitas pengujian senjata angkatan laut.
Pihak Baicells membantah klaim adanya risiko keamanan dari produknya. Perusahaan menegaskan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan perusahaan induk di China sejak 2019.
Selain itu, Baicells mengklaim bahwa perangkat telekomunikasinya kini diproduksi di Taiwan. Namun, data bea cukai mengindikasikan bahwa sebagian besar pengiriman ke AS masih bersumber dari China dan Hong Kong.
Baicells menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan menekankan bahwa mereka berkomitmen pada standar keamanan yang ketat.
Meskipun demikian, kekhawatiran dari otoritas AS menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi asing yang beroperasi di sektor-sektor sensitif.
