Ragamutama.com Chief Economist Bank Permata Josua Pardede juga menyatakan, perkembangan inflasi Juni 2025 sebesar 1,87 persen secara tahunan menjadi perbaikan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat deflasi. Inflasi bulanan tercatat 0,19 persen. Terutama didorong oleh kenaikan harga pangan seperti beras, cabai rawit, bawang merah, serta kenaikan tarif angkutan udara.
Kenaikan harga beras dipicu oleh kebijakan pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg. Sedangkan kenaikan tarif angkutan udara terkait meningkatnya permintaan di musim liburan sekolah.
Meski inflasi headline meningkat, inflasi inti justru sedikit menurun. Dari sebelumnya 2,40 persen year-on-year (YoY) pada Mei 2025 menjadi 2,37 persen. “Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih,” kata Josua kepada Jawa Pos, Selasa (1/7).
Stabilitas inflasi inti, lanjut dia, khususnya didukung oleh harga emas perhiasan yang relatif stabil. Seiring kondisi global yang membaik, mencerminkan bahwa konsumsi masyarakat masih berhati-hati. Khususnya untuk barang-barang yang tidak bersifat esensial.
“Penurunan moderat pada inflasi inti menunjukkan konsumsi domestik yang cenderung selektif, belum sepenuhnya merefleksikan pemulihan daya beli yang solid,” imbuhnya.
Kedepan, Josua melihat bahwa inflasi hingga akhir 2025 akan tetap terkendali di kisaran 2,33 persen. Naik dari akhir 2024 sebesar 1,57 persen. Namun masih dalam target inflasi Bank Indonesia (BI) di rentang 1,5-3,5 persen.
“Dengan ekspektasi inflasi yang terjaga, meredanya ketidakpastian global, dan stabilitas nilai tukar rupiah, terdapat ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pelonggaran lebih lanjut berupa pemangkasan suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin (bps) pada semester kedua 2025 guna mendukung pemulihan ekonomi domestik,” ungkap lulusan University of Amsterdam itu.
Secara keseluruhan, kondisi inflasi inti yang stabil meski sedikit menurun masih menggambarkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung konsumsi domestik. Agar pemulihan daya beli berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.
