Ragamutama.com – , JAKARTA — Hoegeng Imam Santoso, nama yang tak terpisahkan dari teladan kejujuran, ketegasan, dan integritas tinggi dalam sejarah kepolisian Indonesia. Sosok legendaris ini memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Kepala Kepolisian pada periode krusial 1968 hingga 1971.
Perjalanan karier Hoegeng di institusi kepolisian, yang ia rintis dari bawah, diwarnai berbagai tantangan dan posisi strategis. Sebelum resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara pada 5 Mei 1968 (institusi ini kemudian berganti nama menjadi Kepolisian RI/Polri sejak 1969), ia telah menduduki beragam jabatan penting. Pada tahun 1956, misalnya, Hoegeng dipercaya mengepalai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Medan, Sumatra Utara. Sekitar empat tahun kemudian, ia menjabat staf direktorat II di Markas Besar Polri. Dedikasinya bahkan membawanya ke ranah pemerintahan, sempat menjabat sebagai Menteri Iuran Negara pada 1965 dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada 1966.
Integritas Hoegeng, baik dalam kehidupan pribadi maupun selama bertugas di lingkungan Polri, tidak pernah diragukan. Sebagaimana diungkap dalam buku “Hoegeng” terbitan Bentang Pustaka, reputasi bersihnya telah melekat bahkan sebelum ia berkiprah di Mabes Polri. Kisah-kisah tentang ketegasannya di Medan, Sumatra Utara (Sumut), menjadi bukti nyata. Ia tak segan secara paksa mengeluarkan perabotan mahal dari rumah dinasnya dan menaruhnya di pinggir jalan. Tindakan ini bukan tanpa alasan; perabotan tersebut merupakan kiriman dari para cukong, sogokan agar bisnis ilegal mereka berjalan mulus di bawah “perlindungan” kepolisian. Hoegeng juga pernah dengan murka melemparkan berbagai parsel ke luar jendela rumah dinasnya, menegaskan bahwa nilai kecil sekalipun tidak akan mengubah fakta bahwa itu adalah sogokan yang pasti memiliki motif tersembunyi.
Kehadiran Hoegeng di Sumut adalah misi penumpasan bisnis ilegal, penyelundupan, dan perjudian. Sebelum kedatangannya, praktik-praktik ilegal ini marak dan berjalan lancar di Medan, didukung oleh “backing” dari oknum tentara dan oknum polisi. Dengan cermat, Hoegeng merunut jejak kongkalikong tersebut hingga menemukan akar masalahnya pada para ‘Cina Medan’, sementara oknum aparat hanyalah ‘kacung’ mereka. “Sebuah kenyataan yang amat memalukan,” geram Hoegeng, seperti tercatat dalam buku karya Aris Santoso, Ery Sutrisno, Hasudungan Sirait, dan Imran Hasibuan (halaman 50). Di bawah kepemimpinan pria kelahiran Pekalongan ini, para penjudi dan penyelundup tak berkutik. Semuanya ditangkap, dan bahkan para ‘backing’ pun diproses secara hukum.
Berbekal kesuksesan di Sumut, Hoegeng kemudian menerima tugas berat memberantas KKN di Jawatan Imigrasi, lalu menjabat Menteri Iuran Negara. Semua tugas tersebut berhasil ia tuntaskan dengan baik. Atas rekam jejaknya yang gemilang, ia kemudian kembali ke institusi kepolisian sebagai Kapolri, menggantikan Soetjipto yang mengundurkan diri. Pelantikan Hoegeng dilakukan oleh Presiden Soeharto pada 15 Mei 1968. Pada kesempatan itu, Soeharto mengingatkan Hoegeng agar polisi fokus pada tugasnya dan tidak mencampuri fungsi angkatan lain yang bersifat tempur. Saat itu, Polri masih berada di bawah lingkup Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau TNI. Soeharto menekankan pentingnya polisi menjalankan fungsi sesuai porsinya dan menghindari faksi-faksi di kalangan perwira yang dapat memicu persaingan tidak sehat. Hoegeng menyetujui, namun ia juga meminta agar angkatan lain tidak mencampuri urusan internal kepolisian. Soeharto hanya terdiam, dan Hoegeng sendiri mengaku tidak pernah mengetahui sikap sebenarnya Soeharto hingga ia berhenti menjabat Kapolri.
Selama menjabat Kapolri, Hoegeng dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin. Ia selalu tiba di kantor sebelum pukul tujuh pagi. Dari rumah dinasnya di Menteng menuju Mabes Polri di Kebayoran Baru, ia sengaja menempuh rute yang berbeda setiap harinya. Cara ini ia lakukan untuk memantau kondisi lalu lintas dan kesiagaan polisi lalu lintas di lapangan. Jika terjadi kemacetan, ia tak segan turun dari kendaraan dinasnya untuk mengatur lalu lintas. Hoegeng menjalankan tugasnya dengan ikhlas, sekaligus memberikan teladan langsung kepada anak buahnya di lapangan. Sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian, Hoegeng juga sangat dekat dengan masyarakat. Ia tidak menginginkan adanya gardu penjaga di halaman rumahnya, agar setiap orang tidak merasa takut atau segan untuk bertamu. Rumah dinasnya ia jadikan ‘rumah komando’ yang terbuka 24 jam untuk urusan dinas kepolisian, mencerminkan komitmennya terhadap pelayanan publik.
Dalam masa kepemimpinannya sebagai Kapolri, dua kasus menggemparkan sempat menarik perhatian publik secara luas. Pertama adalah kasus Sum Kuning, sebuah kasus pemerkosaan terhadap penjual telur bernama Sumarijem, yang diduga melibatkan anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Ironisnya, Sumarijem, korban pemerkosaan, malah dijebloskan ke penjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu, bahkan kemudian dituding terlibat ‘kegiatan ilegal PKI’. Aroma rekayasa semakin kuat ketika persidangan digelar secara tertutup, dan wartawan yang berani menulis tentang kasus ini harus berurusan dengan Dandim 096 di Yogyakarta. Hoegeng tak tinggal diam. “Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Mahaesa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak. Geraklah! The sooner, the better,” tegas Hoegeng, seperti dikutip dari halaman 95 buku biografinya.
Kasus menghebohkan lainnya adalah penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi. Berkat jaminan ‘seseorang’ yang sangat berkuasa, pengusaha ini hanya mendekam beberapa jam di tahanan Komdak, bahkan Kejaksaan Jakarta Raya pun sampai memetieskan kasusnya. Namun, Hoegeng tetap tak gentar. Dalam kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robby Tjahjadi tak bisa lagi berkutik. Pejabat yang terbukti menerima sogokan ditahan oleh polisi. Rumor yang beredar luas menyebutkan bahwa pembongkaran kasus inilah yang menjadi pemicu pensiun dini Hoegeng dari jabatan Kapolri pada 2 Oktober 1971, sebab kasus tersebut terbukti melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI (halaman 118).
Sejumlah warga berfoto dengan latar belakang Monumen Hoegeng usai diresmikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kawasan Stadion Hoegeng, Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (11/11/2023). (Antara/Harviyan Perdana Putra)
Dalam benak banyak orang, memasuki masa pensiun sebagai orang nomor satu di kepolisian adalah masa yang menyenangkan, di mana seseorang bisa menikmati rumah mewah, kendaraan siap pakai, dan harta benda yang mungkin diperoleh dari “pelicin” para pengusaha. Namun, gambaran masa pensiun yang nyaman itu sama sekali tidak berlaku bagi Hoegeng, sosok yang dikenal anti-sogok. Pria yang pernah dinobatkan sebagai “The Man of the Year 1970” ini pensiun tanpa memiliki rumah pribadi, kendaraan mewah, maupun barang-barang berharga lainnya. Rumah dinasnya kemudian menjadi miliknya atas pemberian dari Kepolisian, sementara sebuah mobil Kingswood dibeli secara patungan oleh beberapa Kapolda, menjadi satu-satunya kendaraan pribadi yang ia miliki hingga akhir hayatnya.
