Ragamutama.com – , Jakarta – Inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberikan pendidikan karakter berorientasi militer bagi siswa yang bermasalah, mulai diimplementasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah percontohan yang menjalankan program pembentukan karakter semi-militer ini, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Pilihan editor: Disiplin Militer untuk Siswa Nakal ala Dedi Mulyadi. Apakah Langkah yang Tepat?
Sedikitnya 69 siswa telah dikirim ke lingkungan militer. Menurut Dedi Mulyadi, sasaran program pendidikan semi-militer ini adalah siswa dari tingkat sekolah menengah pertama.
Secara khusus, siswa yang dikirim adalah mereka yang menunjukkan perilaku mengarah pada tindakan kriminal atau berasal dari keluarga yang merasa tidak mampu lagi memberikan pendidikan yang memadai.
“Artinya, siswa yang diserahkan adalah mereka yang sudah tidak dapat lagi dididik oleh orang tua di rumah. Kami tidak akan menerima siswa jika orang tua tidak menyerahkannya,” ujarnya setelah memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
Dedi menjelaskan bahwa surat edaran telah dikirimkan ke seluruh sekolah di Jawa Barat untuk menginformasikan mengenai pelaksanaan program pendidikan ala militer ini. “Surat edaran sudah dikirimkan dua hari lalu, ditujukan kepada seluruh sekolah,” tambahnya.
Pria yang kini dikenal dengan sapaan KDM ini menjelaskan bahwa siswa dari Purwakarta yang mengikuti pendidikan ala militer ditempatkan di barak milik satuan Resimen 1 Sthira Yudha/Kostrad, sementara siswa dari Bandung ditempatkan di Rindam III/Siliwangi.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa melalui penekanan pada kedisiplinan. Kegiatan sehari-hari siswa meliputi tidur pukul delapan malam dan bangun pukul empat pagi, dilanjutkan dengan merapikan tempat tidur dan membersihkan toilet.
Selanjutnya, siswa Muslim melaksanakan salat subuh, diikuti dengan olahraga, sarapan, dan kegiatan belajar di kelas bersama guru yang didatangkan dari sekolah sekitar.
Pada pukul satu siang, siswa beristirahat dan kemudian mengikuti pendidikan keterampilan seperti bertani, berkebun, elektro, atau otomotif. “Asupan gizi, istirahat, dan olahraga sudah mencukupi. Sistem pembelajaran di sekolah juga tetap berjalan. Mereka tetap belajar di sekolah, hanya saja gurunya mengajar di sana,” jelas Dedi.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa durasi pendidikan ala militer ini maksimal satu tahun. Selama mengikuti program ini, siswa menginap di barak militer. Namun, tidak menutup kemungkinan siswa hanya mengikuti program ini selama tiga hari.
“Semuanya tergantung pada perkembangan masing-masing siswa. Ada yang mungkin sudah menunjukkan perubahan positif setelah sebulan, ada juga yang hanya butuh tiga hari. Semuanya akan disesuaikan dengan kondisi anak,” jelasnya.
Komnas HAM: Rencana Dedi Mulyadi Menempatkan Anak Nakal di Barak TNI Tidak Memiliki Dasar Hukum
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Atnike Nova Sigiro, memberikan tanggapan terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirimkan anak bermasalah ke barak TNI. Atnike berharap agar Dedi mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
“Sebenarnya, bukan kewenangan TNI untuk memberikan edukasi, terutama civic education,” kata Atnike setelah menghadiri acara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Atnike, tidak ada masalah jika anak-anak mengunjungi barak untuk mendapatkan pemahaman tentang karier di bidang militer. Namun, jika tujuannya adalah memberikan pendidikan militer, maka hal itu dianggap tidak tepat.
“Akan menjadi keliru jika ini dilakukan sebagai bentuk hukuman. Itu adalah proses di luar hukum, kecuali didasarkan pada hukum pidana atau hukum pidana anak di bawah umur,” tegasnya.
Wamendagri Bima Arya Menyarankan Keterlibatan Para Ahli
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya melibatkan pakar dan ahli di bidang terkait dalam menangani anak-anak bermasalah melalui pendidikan ala militer.
“Saya hanya memberikan saran, agar dipersiapkan dan dikonsepkan dengan hati-hati. Libatkan juga para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu saja keluarga dari anak-anak tersebut,” kata Bima di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 2 Mei 2025, seperti yang dilansir dari Antara.
Dia menambahkan bahwa meskipun kebijakan memasukkan anak bermasalah ke dalam barak TNI bertujuan untuk memberikan pendidikan, perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap konsep pelaksanaannya.
“Penting untuk diingat bahwa mendidik bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan unsur psikologis dan kepribadian anak,” ujarnya.
Pola pendidikan, lanjutnya, harus lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antara peserta, pemerintah daerah yang memiliki kebijakan tersebut, dan pihak-pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.
“Konsepnya harus benar-benar dimatangkan, dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan, selain melengkapi pembinaan disiplin,” kata Bima.
Bima juga menceritakan pengalamannya saat mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, di mana para peserta mendapatkan materi tentang penguatan hubungan kekeluargaan dengan jajaran kementerian dan lembaga (K/L).
“Di sana, kami merasakan kekeluargaan, ada team building. (Memasukkan anak bermasalah ke barak) lokasinya boleh saja di barak, tetapi konsepnya harus melibatkan bimbingan atau konseling,” pungkasnya.
Wali Kota Depok Berharap Tidak Banyak Anak di Wilayahnya yang Termasuk Kategori Nakal
Pemerintah Kota Depok belum mengimplementasikan kebijakan baru dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirimkan anak nakal ke barak militer. Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa mereka masih mempertimbangkan anggaran dan akan belajar dari Kabupaten Purwakarta yang telah melaksanakan program tersebut.
“Kami akan mempelajari program yang dijalankan oleh Purwakarta. Nanti seperti apa, ya mudah-mudahan bisa kami implementasikan di Kota Depok,” kata Supian, Jumat, 2 Mei 2025.
Supian menambahkan bahwa berdasarkan kajian awal, ada dua opsi: membuat program serupa seperti di Purwakarta atau bergabung dengan program yang sudah ada di sana. “Pilihannya ada dua itu, berdasarkan kajian awal kami,” jelas Supian.
Meskipun demikian, Supian berharap tidak banyak anak di Depok yang termasuk dalam kategori nakal dan harus mengikuti pembinaan semi-militer seperti di Purwakarta. “Sehingga kami cukup mengirimkan saja, agar tidak perlu membuat sekolah sendiri,” harap Supian.
Supian mengatakan bahwa pihaknya akan segera membahas hal ini dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Jadi, teman-teman masih menjajaki, apakah kita perlu membangun sendiri atau cukup mengirimkan saja. Ya, mudah-mudahan, InsyaAllah tidak ada yang harus masuk sekolah di sana ya,” ucap Supian.
Daniel Ahmad Fajri dan Ahmad Fikri turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Hari Buruh, KKJ Mendesak Kapolri Menindak Tegas Anggotanya
