RAGAMUTAMA.COM, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara buka suara ihwal tuntutan pengembang perumahan untuk fokus menyelesaikan roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah. Pasalnya, hingga kini peta jalan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu belum dirilis.
Ara tidak memberi penjelasan ketika ditanya wartawan ihwal progres penyusunan roadmap program tersebut. Politikus Partai Gerindra itu hanya mengklaim dirinya sudah mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Salah satunya dengan mencari alternatif pembiayaan, seperti menggandeng Bank Indonesia agar mendukung pembiayaan melalui pembelian surat berharga negara (SBN).
“Justru itulah digunakan kreativitas supaya bisa tercapai, salah satu bentuknya ini,” kata Ara usai rapat bersama Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Ketua Komisi XI DPR, di Kementerian Keuangan pada Kamis, 20 Februari 2025. “Jangan bingung. Ini langkah nggak untuk mencapai tujuan itu?”
Adapun dalam pernyataannya usai rapat, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan akan mendukung program 3 juta rumah melalui pembelian SBN. Hal ini, kata dia, sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Dukungan pendanaan Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekunder,” kata Perry.
Selain membeli SBN, Bank Indonesia memberi dukungan berupa insentif likuiditas terhadap bank-bank penyalur kredit perumahan. Perry mengalokasikan insentif hingga Rp 80 triliun untuk mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.
Sementara itu, persoalan yang dirasakan pengembang perumahan ihwal belum adanya roadmap program 3 juta rumah adalah ketidakjelasan rencana. Tanpa roadmap, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pengembang belum mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Walhasil, Apersi belum bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut.
“Kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.
Senada dengan Junaidi, Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan pengembang perumahan tidak memiliki arah pembangunan. “Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?” ucap Ari dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025.
Padahal, masa kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sudah melewati 100 hari—yang merupakan masa krusial untuk mengukur kinerja pemerintah ke depan. Menurut Ari, ketika pemerintahan sudah berjalan 3 bulan lebih, implementasi program kerja mestinya sudah mulai terlihat.
“Setahun ada 12 bulan dan ini sudah sepertiga tahun. Kalau setahun 3 juta rumah, mestinya sudah (membangun) satu juta,” kata Ari.
Pilihan Editor: Rencana Pemanfaatan Lahan Koruptor untuk Perumahan Dikritik, Maruarar Sirait: Ada yang Sudah Siap
