YOGYAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Wali Kota Yogyakarta terpilih Hasto Wardoyo mengaku belum menerima undangan resmi pelantikan kepala daerah yang direncanakan berlangsung pada 20 Februari 2025.
“Undangan pelantikan belum, cuma sudah mendapat informasi lewat pesan-pesan di WA itu pelantikan tanggal 20,” kata Hasto saat dihubungi pada Selasa (4/2/2025).
Selain itu, Hasto mengaku belum mengetahui lokasi pelantikan kepala daerah tersebut.
“Nah itu juga belum tahu, karena saya belum baca perpresnya yang terkini. Itu di Jogja atau Jakarta saya belum tahu,” tambahnya.
Meskipun demikian, mantan Kepala BKKBN ini menyatakan bahwa persiapan untuk pelantikan, baik yang bersifat teknis maupun seremonial, sudah dilakukan, termasuk penyediaan seragam.
Hasto menekankan bahwa persiapan pelantikan tidak hanya berfokus pada acara seremonial, tetapi juga pada transisi pemerintahan.
“Kami sudah membentuk tim untuk menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh dan masyarakat di Kota Yogya,” jelasnya.
Tim tersebut telah mengadakan pertemuan terbatas meskipun belum bekerja secara substansial.
Salah satu isu mendesak yang perlu ditangani dalam masa transisi adalah masalah sampah.
“Semua sudah tahu, masalah sampah menjadi bagian yang paling mendesak untuk kita terjemahkan dan diskusikan agar kedepan kita jadikan sebagai kebijakan dalam percepatan penanganan sampah,” ungkapnya.
Selain itu, Hasto juga menyebutkan pentingnya menyelaraskan program Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia.
“Kita juga memikirkan strategi untuk memajukan SDM di Kota Jogja,” katanya.
Ia menekankan bahwa pengentasan pengangguran dan pendidikan menjadi fokus utama dalam pembangunan SDM di Yogyakarta, mengingat daerah ini tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lainnya di DIY.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan pentingnya pengembangan Kota Yogyakarta yang melibatkan publik secara luas, terutama terkait dengan sumbu filosofi.
“Itu kan pembangunan yang perlu mengedepankan konsep konkret,” jelasnya.
Mantan Bupati Kulon Progo ini juga menekankan perlunya konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Keraton Yogyakarta dalam pengembangan sumbu filosofi.
“Keempat, lebih khusus di sektor pariwisata, karena PAD kita mayoritas dari sektor pariwisata. Jadi, kami ingin tim transisi melakukan diskusi dengan budayawan, seniman, akademisi, terkait bagaimana membangun destinasi baru yang bisa mendongkrak pariwisata Kota Jogja,” tuturnya.
