Menanggapi arahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait keinginan untuk menekan biaya haji 2026 agar lebih terjangkau dan tidak memberatkan calon jemaah, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan tanggapannya.
Dahnil mengakui bahwa tugas ini merupakan tantangan besar. Pihaknya harus melakukan kalkulasi yang seksama dan komprehensif terhadap setiap komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Tentu saja, tugas besar yang menanti kami di tahun 2026 adalah menelusuri secara mendalam cost atau biaya yang membentuk struktur biaya haji. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang memungkinkan pengurangan, terutama yang berpotensi menyebabkan inefisiensi, namun tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah,” jelas Dahnil kepada awak media di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (4/5).
Politisi dari Partai Gerindra tersebut menyoroti bahwa salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya biaya haji adalah sektor transportasi. Menurutnya, selama ini, proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi mengandalkan sistem pesawat carter.
Untuk penyelenggaraan haji tahun 2025, pemerintah telah menunjuk tiga maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Lion Group, dan Saudi Airlines.
“Faktor utama yang memengaruhi biaya adalah transportasi, di mana sekitar 30 persen dari total biaya haji dialokasikan untuk transportasi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pesawat carter, yang berarti jemaah secara tidak langsung membayar untuk 4 tiket, mengingat pesawat carter seringkali kembali dalam keadaan kosong,” paparnya.
Dahnil menekankan bahwa BP Haji sedang mengupayakan agar maskapai penerbangan, setelah mengantarkan jemaah ke Tanah Suci, tidak kembali ke Indonesia dalam keadaan kosong, dan sebaliknya, ketika menjemput jemaah dari Arab Saudi. Ia berpendapat bahwa potensi ini dapat dikembangkan melalui sinergi dengan sektor pariwisata.
“Oleh karena itu, kami ingin mendorong skema di mana, misalnya, saat Garuda atau Saudi Airlines kembali ke Indonesia, pesawat tidak kosong. Salah satu solusinya adalah melalui kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi, karena warga setempat biasanya bepergian dan berwisata selama musim haji. Skema-skema seperti ini sedang kami pertimbangkan untuk menekan biaya penerbangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama dan Kementerian BUMN atas keberhasilan mereka dalam menurunkan biaya haji pada tahun ini. Namun, ia mengharapkan adanya efisiensi lebih lanjut sehingga biaya ibadah haji dapat menjadi lebih terjangkau.
“Alhamdulillah, kita telah berhasil menurunkan biaya haji sebesar Rp 4 juta, yang telah dirasakan manfaatnya oleh 203 ribu jemaah haji tahun ini. Namun, saya meminta agar pengurangan biaya ini dapat ditingkatkan lagi. Kita harus berupaya mencapai biaya haji yang paling terjangkau, bahkan jika memungkinkan, lebih murah dari Malaysia,” tegasnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M, BPIH 2025 ditetapkan rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79. Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh jemaah pada tahun 2025 rata-rata adalah Rp 55.431.750,78.
Untuk menutup selisih antara Bipih dan BPIH, pemerintah mengalokasikan nilai manfaat sebesar Rp 6.831.820.756.658,34. Dana haji dan nilai manfaat tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
