Sorotan terhadap surat “permohonan bantuan” dari Komandan Distrik Militer Jakarta Pusat ke Bea Cukai, yang diduga terkait dengan upaya memfasilitasi masuknya “barang titipan oleh-oleh” di bandara, semakin menguat. Para pegiat antikorupsi menganggap insiden ini sebagai indikasi praktik “korupsi” dan bentuk “mengistimewakan” pihak militer.
Asri Widayati, seorang pegiat antikorupsi, menekankan bahwa kejadian ini mencerminkan “tata kelola kepabeanan yang sangat bermasalah”.
“Seharusnya, Bea Cukai di bandara dikelola secara profesional. Namun, yang terjadi justru pengelolaan dengan sistem ‘komando’, memanfaatkan kedekatan antara Komando Daerah Militer Jayakarta dengan Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta,” ungkap Asri Widayati pada Rabu (28/05).
Permohonan bantuan untuk memuluskan masuknya barang melalui bandara, yang diajukan oleh anggota TNI, telah menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Sebuah akun di platform X mempublikasikan surat yang ditandatangani oleh Komandan Distrik Militer 0501/Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, dengan tanggal 14 Mei 2025.
Surat tersebut berisi “permohonan bantuan dari pihak Bea Cukai” terkait dengan masuknya sejumlah barang, termasuk tas, jam tangan, dan berbagai cenderamata milik seorang penumpang yang tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Kolonel Czi Anto Indriyanto, Kepala Pusat Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) Jakarta Raya, telah mengonfirmasi keaslian surat tersebut dan menyatakan bahwa tindakan akan diambil jika ditemukan adanya pelanggaran terkait.
Hingga artikel ini diterbitkan, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Polemik ini muncul di tengah kontroversi terkait penunjukan Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru, Letnan Djaka Budi Utama, yang memiliki latar belakang militer. Beberapa pihak menganggap penunjukan ini sarat dengan “konflik kepentingan”.
Permohonan Bantuan kepada Bea Cukai
Isu mengenai surat “permohonan bantuan” yang diajukan oleh Komandan Komando Distrik Militer 0501/Jakarta Pusat, Letnan Kolonel Inf Harry Ismail, kepada Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, pertama kali mencuat di platform media sosial X pada Selasa (27/05).
Unggahan ini telah dibagikan ulang lebih dari 5.000 kali.
Isi surat tersebut menyatakan: “Diajukan permohonan bantuan kepada pihak Bea Cukai terkait barang yang dibawa oleh penumpang penerbangan Emirates dengan nomor penerbangan EK 358 dari Dubai menuju Jakarta”.
Surat ini tidak memberikan informasi rinci mengenai identitas penumpang yang dimaksud, ataupun afiliasinya dengan pihak militer. Surat hanya menyebutkan bahwa penumpang tersebut tiba dari Dubai, Uni Emirat Arab, dan hendak memasuki Jakarta.
Klaim mengenai permohonan bantuan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/ PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Surat itu juga mengklaim bahwa permohonan bantuan ini merupakan bagian dari “Program kerja Kodim 05/01 JP Kodam Jaya/Jayakarta bidang teritorial, dalam rangka memperkuat sinergitas Pemerintah, TNI, dan Masyarakat.”
Lebih lanjut, surat tersebut merinci barang-barang yang disebut sebagai “titipan oleh-oleh untuk keluarga yang dibeli dari luar negeri”. Barang-barang tersebut meliputi jam tangan, sejumlah tas, jaket, dan berbagai cenderamata, termasuk magnet kulkas.
Cuitan ini dengan cepat memicu berbagai reaksi dari warganet.
“Semoga saja ini berita bohong. Kalau benar, ya kacau. Memakai surat resmi instansi, demi barang pribadi. Menggunakan jalur belakang, meminta pembebasan cukai dan bea masuk,” tulis salah satu akun di platform X.
Apa Kata TNI Mengenai ‘Permohonan Bantuan’ Ini?
BBC News Indonesia telah berupaya menghubungi pihak Kodam Jayakarta untuk mengonfirmasi keaslian surat yang viral tersebut, mencari tahu identitas penumpang yang dimaksud, serta dasar regulasi yang mendasari permohonan bantuan tersebut.
Dalam pernyataan tertulis, Kapendam Jakarta Raya Kolonel Czi Anto Indriyanto menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak TNI.
“Ini adalah permintaan bantuan pertolongan dari masyarakat yang ditujukan kepada Dandim 0501/JP untuk membantu kesulitan masyarakat. Dalam hal ini, Dandim 0501/JP dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan atau tidak,” bunyi pernyataan tertulis yang diterima BBC News Indonesia pada Rabu (23/05).
- Djaka Budi Utama dilantik jadi Dirjen Bea Cukai, diberhentikan dari TNI
- Gula di koperasi tentara – Bagaimana militer berbisnis di Indonesia?
- Mahasiswa penggugat UU TNI diduga ‘diintimidasi’ anggota TNI – Mulai menelepon orang tua, hingga Babinsa datangi ketua RT
Ia menambahkan bahwa surat yang dibuat Dandim tersebut bertujuan untuk memohon bantuan kepada petugas kepabeanan di Terminal 3 Bandara Soetta karena anak dari penumpang tersebut sedang sakit.
Anto tidak memberikan penjelasan lebih detail mengenai identitas penumpang yang disebutkan dalam surat tersebut.
Ketika ditanya mengenai hubungan antara Dandim Harry dengan penumpang tersebut, Anto menjawab bahwa ada “kaitan personal.”
Anto menekankan bahwa permintaan bantuan ini bukanlah bentuk “intervensi” dari TNI terhadap Bea Cukai dengan tujuan memuluskan masuknya barang.
“Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” tegas Anto.
Anto mengklaim bahwa barang-barang milik penumpang tersebut tetap melalui “pemeriksaan secara keseluruhan oleh petugas dan tidak ada barang ilegal.”
Ia juga menyatakan bahwa TNI saat ini sedang mendalami masalah permohonan bantuan ini. “Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka tentunya akan ada tindakan terhadap yang bersangkutan,” imbuh Anto.
BBC News Indonesia juga telah menghubungi Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, untuk meminta tanggapannya terkait isu ini. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, Nirwala belum memberikan respons.
‘Keistimewaan Militer’
Asri Widayati, pegiat antikorupsi dari Transparency International Indonesia (TII), berpendapat bahwa permohonan bantuan terkait masuknya barang dari pihak militer kepada Bea Cukai ini merupakan indikasi praktik korupsi.
“Fenomena ‘potong kompas’ dalam perizinan beacukai di bandara seperti ini dapat dikategorikan sebagai korupsi,” tegas Asri.
“Hal tersebut mengandalkan ‘kedekatan’ dengan pejabat publik yang berwenang dalam perizinan. Itu artinya, ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” lanjut Asri.
Menurut Asri, kejadian ini mencerminkan tata kelola bea cukai yang tidak profesional dan justru terkesan militeristik.
“Khususnya bea cukai bandara yang seharusnya dikelola dengan profesional, tetapi justru dikelola dengan sistem ‘komando’ dengan memanfaatkan kedekatan antara Komando Daerah Militer Jayakarta dengan Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta,” jelas Asri.
Dengan mencuatnya permasalahan ini, Asri menilai bahwa “reputasi Direktorat Jenderal Bea Cukai semakin memburuk karena terus memberikan ‘keistimewaan’ bagi militer.”
Asri menekankan bahwa praktik ini perlu ditanggapi dengan serius, karena jika tidak, akan merugikan negara.
“Pendapatan negara dari perizinan Bea Cukai akan menurun, institusi tersebut berpotensi menjadi sarang korupsi, dan memiliki tata kelola yang buruk, tidak akuntabel, dan tidak transparan,” pungkas Asri.
Isu mengenai surat permohonan bantuan dari pihak militer kepada Bea Cukai ini muncul tak lama setelah kontroversi penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai.
Djaka, yang memiliki latar belakang militer, dilantik pada Jumat (23/05).
Penunjukan Djaka menuai kritik dari berbagai pihak yang menganggapnya dilatarbelakangi oleh “konflik kepentingan” karena keterkaitan Djaka dengan Prabowo Subianto, ketika keduanya bertugas di Kopassus pada masa lampau.
- Djaka Budi Utama dilantik jadi Dirjen Bea Cukai, diberhentikan dari TNI
- Mahasiswa penggugat UU TNI diduga ‘diintimidasi’ anggota TNI – Mulai menelepon orang tua, hingga Babinsa datangi ketua RT
- Tentara duduki kampus, mahasiswa dikirim ke Nusakambangan, hingga larangan baca buku Pramoedya – Tujuh hal yang perlu diketahui tentang NKK/BKK pada era Orde Baru
