Ragamutama.com, Jakarta – Merespons pemberlakuan tarif oleh pemerintahan Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Delegasi ini bertujuan untuk berunding secara langsung dengan pihak Amerika Serikat.
Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan serangkaian strategi dan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi dampak dari tarif resiprokal yang diterapkan AS. Tim lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kabinet Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah berkoordinasi secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan tarif tersebut.
Koordinasi ini juga melibatkan perwakilan Indonesia di AS serta para pelaku usaha nasional. “Pemerintah akan secara berkelanjutan menjalin komunikasi dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ungkapnya melalui pernyataan resmi pada hari Kamis, 3 April 2025.
Seperti yang telah diketahui, Presiden AS Donald Trump telah secara resmi memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen untuk impor dari semua negara yang masuk ke AS. Selain itu, Indonesia juga dikenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff sebesar 32 persen. Tarif resiprokal AS ini dijadwalkan mulai berlaku pada tanggal 9 April 2025.
Menurut Airlangga, penerapan tarif resiprokal oleh AS berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia di pasar AS. “Selama ini, produk-produk ekspor utama Indonesia yang dipasarkan di AS meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit (palm oil), karet, furnitur, udang, dan berbagai produk perikanan laut,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, akan segera melakukan perhitungan komprehensif mengenai dampak pengenaan tarif impor AS terhadap sektor-sektor tersebut dan terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Langkah ini juga mencakup pengambilan langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN), terutama di tengah volatilitas pasar keuangan global yang dipicu oleh pengumuman tarif resiprokal AS tersebut.
“Bersama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing (valas) agar tetap mampu mendukung kebutuhan para pelaku usaha serta menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh,” paparnya.
Pilihan Editor: PCO Mengungkapkan 3 Langkah Respons Prabowo terhadap Kebijakan Tarif Trump
