Ragamutama.com – , Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan senilai fantastis, mencapai Rp231,8 miliar. Penetapan status tersangka ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis malam, 26 Juni 2025.
Dalam operasi penangkapan tersebut, KPK tidak hanya mengamankan Topan Ginting. Turut ditahan pula sejumlah pihak lain yang diduga terlibat, yakni Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, serta dua pihak swasta, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M. Akhirun Efendi Siregar dan kontraktor M. Rayhan Dulasmi Pilang. “KPK menyita uang tunai senilai Rp231 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee proyek,” jelas Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Sabtu, 28 Juni 2025.
Uang tunai tersebut akan dijadikan barang bukti utama dalam proses persidangan. Asep Guntur Rahayu juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini diharapkan menjadi titik awal atau ‘pintu masuk’ bagi KPK untuk membongkar lebih lanjut dugaan korupsi lain yang masif di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Sosok Topan Obaja Ginting
Di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintahan Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting dikenal dengan julukan unik ‘ketua kelas’. Sebutan ini melekat erat padanya lantaran kedekatannya dengan menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Hubungan erat ini telah terjalin sejak lama dan kerap disaksikan oleh banyak pihak.
Ketika Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan, Topan Ginting dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi. Dalam berbagai kesempatan, tim redaksi Tempo beberapa kali melihat keduanya terlihat kerap berinteraksi dan bahkan berada dalam satu mobil yang sama, mengindikasikan intensitas hubungan mereka.
Kedekatan ini berlanjut ketika Bobby Nasution menunjuk Topan Ginting sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, sebuah jabatan penting yang diembannya dari Mei 2024 hingga Februari 2025, atau selama periode krusial Pilkada 2024. Setelah Bobby Nasution terpilih dan dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara, kepercayaan terhadap Topan Ginting semakin menguat. Bobby melantik Topan Ginting menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara pada Februari 2025.
Kiprah Topan Ginting di bidang infrastruktur cukup signifikan. Beberapa proyek besar yang pernah ditanganinya saat bertugas di Medan termasuk pembangunan underpass Jalan HM Yamin-Jalan Gaharu, sebuah proyek bernilai Rp170 miliar. Ia kerap terlihat secara langsung meninjau lokasi proyek tersebut, memastikan pengerjaan berjalan optimal, dan seringkali mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan untuk memperkuat konstruksi.
Tidak hanya itu, pada tahun anggaran 2025, Topan Ginting juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Sumut senilai Rp95,7 miliar untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Sumut setinggi 8 lantai. Proyek ambisius ini digarap oleh PT Permata Anugerah Yalapersada dengan target penyelesaian 210 hari kalender, terhitung sejak tanggal kontrak 22 Mei 2025.
Seorang sumber internal Tempo mengungkapkan, Topan Ginting sebenarnya tengah dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi, yakni Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Upaya Topan untuk mencapai posisi tersebut diperkuat dengan keputusannya menempuh program doktoral di Universitas Sumatera Utara (USU). Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 2007 itu bahkan telah menjalani sidang promosi Doktornya di USU pada Mei 2025, sebuah momen penting yang turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, menandakan dukungan dan harapan besar terhadapnya.
Pilihan Editor: Peluang Bobby Nasution Diperiksa Dalam Korupsi Dinas PUPR Sumut
