Ragamutama.com – , Jakarta – Sepanjang pekan lalu, jagat politik Indonesia diramaikan berbagai peristiwa penting. Tempo telah merangkum lima berita nasional yang menjadi sorotan utama dari tanggal 19 hingga 25 Mei 2025.
Pilihan editor: Ekspansi Politik Haji Isam Setelah Masuk Lingkaran Prabowo
Beberapa berita yang menarik perhatian pembaca Tempo antara lain kontroversi keaslian ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo dan peringatan 27 tahun Reformasi.
Ijazah Jokowi: Antara Identik dan Otentik hingga Pernyataan Istana
Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan hasil uji laboratorium atas ijazah mantan Presiden Jokowi yang dilaporkan palsu oleh Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA). “Hasil penyelidikan menunjukkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM (nomor induk mahasiswa) 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM tertanggal 5 November 1985,” ungkap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Ijazah tersebut diperiksa secara laboratorium dengan membandingkannya terhadap ijazah tiga rekan kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM (periode 1980-1985). Hasilnya, ijazah Jokowi dinyatakan identik dengan ijazah pembanding.
Namun, istilah “identik” ini dipertanyakan oleh mantan Menpora Roy Suryo, salah satu penggugat. Roy berpendapat hasil uji forensik Bareskrim Polri hanya menunjukkan keidentikan, dan proses pengujian belum final.
Polemik ini juga mendapat perhatian Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Juru Bicara Presiden Prabowo, menyatakan Istana menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi.
27 Tahun Reformasi: Penculikan Aktivis 1998, Nasib Mereka yang Hilang?
Tahun ini menandai 27 tahun peristiwa Reformasi, yang diperingati setiap 21 Mei, bertepatan dengan pengunduran diri Soeharto dari kepresidenan pada 1998.
Masa transisi pemerintahan tersebut diwarnai penculikan dan kekerasan terhadap aktivis reformasi dari kalangan mahasiswa dan organisasi sipil oleh pihak-pihak pendukung Orde Baru.
Sebanyak 23 aktivis ditangkap karena lantang menyuarakan keadilan dan demokrasi di era Soeharto. Ide dan gagasan mereka dianggap mengancam stabilitas pemerintahan dan perlu “diamankan”.
Sembilan aktivis telah dibebaskan. Satu ditemukan tewas, Leonardus “Gilang” Nugroho. Namun, 13 aktivis lainnya hingga kini masih hilang, bahkan setelah 27 tahun berlalu. Kemungkinan besar nasib mereka serupa dengan Gilang.
Berdasarkan dokumen Kontras, penculikan ini bermula pada 1996 saat kampanye Pemilu, dengan penculikan anggota PDIP. Penculikan berlanjut hingga menarget aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi pada 1997 hingga kerusuhan Mei 1998.
Dedi Mulyadi: Anak Berprestasi Juga Akan Ikuti Pendidikan di Barak Militer
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan program pendidikan di barak militer menunjukkan hasil positif. Program yang awalnya ditujukan untuk anak-anak bermasalah ini, menurut Dedi, akan diperluas untuk anak-anak berprestasi pada gelombang berikutnya.
“Dari hasil evaluasi awal, angkatan pertama menunjukkan perkembangan yang baik,” ujar Dedi kepada Tempo, Jumat, 23 Mei 2025. Evaluasi ini melibatkan psikolog, akademisi, dan pelatih.
Dedi menjelaskan persiapan gelombang kedua untuk anak-anak berprestasi sedang dilakukan. Tujuannya agar mereka juga mendapatkan pendidikan karakter yang sama seperti anak-anak bermasalah pada gelombang pertama. “Kita akan lihat nanti, mungkin anak berprestasi juga akan diikutkan,” tambahnya tanpa menjelaskan waktu pasti.
Penulis Kolom Detikcom Alami Dua Kali Intimidasi
Seorang penulis yang mengangkat isu keterlibatan jenderal militer dalam jabatan sipil mengalami intimidasi dari pihak tak dikenal. Intimidasi terjadi setelah artikelnya terbit di kolom detikcom pada Kamis, 22 Mei 2025.
Sumber terpercaya menyebutkan penulis diserang dua kali. Pertama, ia diserempet dan didorong hingga jatuh oleh dua orang berhelm full face saat mengantar anak ke sekolah. Kedua, ia diserang oleh pengendara motor tak dikenal.
Kejadian ini membuat penulis merasa terancam. Ia meminta detikcom menghapus artikelnya, namun permintaan tersebut ditolak karena prosedur penghapusan artikel opini memerlukan rekomendasi Dewan Pers.
Korpri Usulkan Kenaikan Batas Usia Pensiun ASN
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan kenaikan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan usulan ini bertujuan meningkatkan keahlian dan karier ASN.
Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat bernomor B-122/KU/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025. “Melihat usia harapan hidup yang semakin panjang, kenaikan batas usia pensiun ASN, baik struktural maupun fungsional, sangatlah wajar,” kata Zudan dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Mei 2025.
Ervana Trikarinaputri, Novali Panji Nugroho, Dinda Shabrina, Hendrik Khoirul Muhid, dan Yudono Yanuar berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Prabowo dan Perdana Menteri Cina Akan Gelar Pertemuan Bilateral di Istana Pagi Ini
