Ragamutama.com Peneliti di Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) Janianton Damanik menyoroti minimnya standar keamanan kapal wisata di Indonesia. Terhitung dua kecelakaan kapal wisata terjadi dalam sepekan.
Pertama, kecelakaan kapal wisata Tiga Putera yang membawa 107 penumpang dari Pulau Tikus menuju Bengkulu pada Minggu (11/5/2025). Kedua, kecelakaan kapal wisata KM Wafil Putra yang membawa 21 penumpang dari Labuan Bajo menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu (14/5/2025).
Insiden kapal wisata Tiga Putera menewaskan delapan penumpang, sementara tiga orang dari 99 penumpang yang selamat masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu.
Peristiwa ini memicu tanda tanya pengamat pariwisata terhadap standar keselamatan kapal wisata di Indonesia.
“Ada kebingungan atau ketidakjelasan untuk menetapkan kriteria kapal wisata. Apakah kapal wisata sekadar membawa penumpang berupa wisatawan, atau bisa disebut (kapal wisata) bila memenuhi standar kapal wisata internasional gitu. Sepanjang yang saya tahu, belum ada (standarnya),” kata Janianton saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/5/2025).
Standar kapal wisata belum optimal
Menurut Janianton, kapal wisata seharusnya memiliki peralatan keselamatan yang bisa dipakai dalam keadaan darurat, dilengkapi dengan informasi penyelamatan yang dijelaskan oleh kru kapal kepada penumpang.
Dalam kenyataannya, kata Janianton, masih ada kapal wisata di Indonesia yang tidak menerapkan standar tersebut.
“Alat keselamatan di kapal juga kadang tidak tersedia atau memang tersedia tetapi tidak bisa diakses,” ujar Janianton saat mengingat kembali pengalamannya menggunakan kapal wisata di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Padahal, berdasarkan pengalamannya menyusuri sungai di Amsterdam, Belanda, standar keamanannya sangat ketat.
Meski tidak seluas lautan, kru kapal tetap menjelaskan langkah penyelamatan bila terjadi kecelakaan, layaknya informasi keselamatan yang dijelaskan pramugari di pesawat.
“Saya kira, ini harus menjadi pekerjaan baru ya bagi stakeholders supaya kita benar-benar bisa (menerapkan standar keamanan) naik kapal penumpang seperti naik pesawat. Bahayanya sama besar,” tutur dia.
Siapa yang mesti bertanggung jawab?
Ketidakjelasan standar keamanan kapal wisata pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama. Baik pihak pemerintah, pengelola jasa wisata, pemilik kapal, hingga awak kapal.
Dikutip dari Antara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bahkan menemukan fakta bahwa kapal wisata Tiga Putera hanya mengantongi izin usaha manual, tanpa terdaftar kontribusi pajak atau usaha daerah.
Sementara untuk standar keselamatan yang direkomendasikan izin dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), belum diketahui apakah kapal wisata Tiga Putera memiliki izin atau tidak.
“Akan dibuat regulasi secara khusus untuk kapal tujuan ke Pulau Tikus termasuk izin operasional dari KSOP, jangan sampai ini terulang,” tutur Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi.
Janianton menuturkan, penentuan standar keselamatan kapal wisata seharusnya turut menjadi tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata.
“Kalau sudah menyangkut nyawa penumpang, itu masuk domainnya Kementerian Perhubungan karena berada di laut,” kata dia.
Adapun Kementerian Pariwisata disebut bisa membantu menetapkan standar kapal yang layak disebut sebagai kapal wisata.
Misalnya, pengaturan jarak antarkursi penumpang hingga maksimal kapasitas penumpang dalam kapal wisata.
“Secara konteks transportasi, penumpang harus selamat, tetapi bila melihat konteks pariwisata, penumpang seharusnya bisa merasa nyaman,” pungkas dia.
