Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kisaran 0,3 persen sampai 0,5 persen. Dampak ini dirasakan setelah Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
Sri Mulyani mengapresiasi pemberian jeda waktu selama 90 hari oleh pihak AS kepada negara-negara yang terdampak tarif impor tinggi, termasuk Indonesia. Langkah ini dilihat sebagai kesempatan berharga untuk mencari solusi dan meminimalisir dampak negatif kebijakan tarif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
“Estimasi awal, sebelum adanya penangguhan, menunjukkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi kita sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen dari PDB. Jeda 90 hari ini memberikan ruang untuk berdiskusi mencari jalan keluar,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (10/4/2025).
1. Optimalisasi Jeda 90 Hari: Penyusunan Kerangka Kerja Sama dengan Negara ASEAN
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan memanfaatkan periode jeda 90 hari ini secara optimal. Hal ini dilakukan dengan menyusun kerangka kerja sama strategis dan meningkatkan kolaborasi erat dengan negara-negara ASEAN, dengan tujuan memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.
Beberapa inisiatif yang akan diajukan termasuk peningkatan volume impor dari AS, penyederhanaan proses impor, serta potensi insentif pemotongan pajak.
“Di tengah tantangan tarif sepihak dari AS, Indonesia tidak hanya mengambil langkah respons bilateral, tetapi juga berupaya membangun solidaritas regional sebagai strategi untuk memperkuat posisi tawar kolektif. Kerangka kerja sama ini harus diterjemahkan ke dalam agenda konkret, seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri, dan ekspansi pasar intra-ASEAN, agar tidak hanya berhenti pada wacana diplomatis,” tegasnya.
Negara Anggota ASEAN Kompak Tak Akan Balas Tarif Resiprokal Trump
Negara Anggota ASEAN Kompak Tak Akan Balas Tarif Resiprokal Trump
2. Dampak Tarif Resiprokal terhadap Perekonomian Indonesia
Pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai angka 26,4 miliar dolar AS, setara dengan 9,96 persen dari total ekspor nasional. Sektor manufaktur, tekstil, elektronik, dan pertanian memainkan peran kunci sebagai pilar utama ekspor ke AS.
Dengan demikian, penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh pemerintahan Trump berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kita harus senantiasa bertindak dengan sangat hati-hati dan cermat. Pengelolaan pengeluaran harus dilakukan secara lebih efisien, dengan target yang jelas dan efektivitas tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan kebijakan moneter yang tepat,” pesan Sri Mulyani.
3. Perlunya Negosiasi Tarif Jangka Panjang
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya memanfaatkan jeda 90 hari untuk mendorong peningkatan ekspor nasional ke pasar Amerika Serikat.
Saat ini, kontribusi ekspor Indonesia ke AS baru mencapai sekitar 10,5 persen dari total ekspor nonmigas. Meski demikian, dampak lanjutan dari kebijakan tarif ini dapat memberikan efek domino yang cukup signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia dan negara-negara lain.
“Pemerintah perlu mempercepat upaya peningkatan volume ekspor ke AS, khususnya untuk produk pakaian jadi, alas kaki, serta produk olahan nikel dan tembaga,” saran Bhima saat dihubungi RAGAMUTAMA.COM, Kamis (10/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun sebelumnya, ekspor pakaian jadi ke Amerika mencatat kontribusi sebesar 61,4 persen dari total ekspor kategori tersebut, sementara alas kaki mencapai 33,8 persen.
Jika di masa mendatang tarif impor kembali diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi, terdapat kekhawatiran akan terjadinya penurunan jumlah pesanan ke pabrik-pabrik di Indonesia.
Oleh karena itu, Bhima mendesak pemerintah untuk melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat mengenai besaran tarif impor untuk periode jangka panjang, tidak hanya bersifat sementara. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian bagi pasar ekspor nasional.
Inisiatif ini juga dapat menjadi bagian integral dari strategi memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan memastikan keberlanjutan ekspor produk unggulan Indonesia.
“Negosiasi perjanjian jangka panjang dengan AS sangat penting, agar tercipta kepastian setidaknya dalam lima tahun ke depan,” tandas Bhima.
Untuk memperkuat posisi tawar dalam proses negosiasi, pemerintah dinilai perlu menunjuk duta besar Republik Indonesia di Washington yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang geopolitik, keahlian dalam negosiasi bilateral, serta pemahaman mendalam tentang arah kebijakan tim ekonomi Presiden Trump.
