Ragamutama.com – , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuarakan harapannya agar Kementerian Keuangan dapat segera membangun sistem pertukaran data yang terotomasi secara penuh. Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, sekaligus menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.
“Ke depan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang terprediksi, adil, dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya @smindrawati, yang dikutip di Jakarta pada Sabtu, 12 Juli 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan negara.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Sri Mulyani bersama jajaran pimpinan Kementerian Keuangan baru-baru ini menggelar Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Penerimaan. Rapat ini berfokus pada pengembangan mekanisme dan peningkatan kapasitas institusi agar dapat bekerja lebih terintegrasi dan diandalkan, utamanya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sumber.
Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya atas kemajuan signifikan yang telah dicapai Kemenkeu. Berbagai indikator menunjukkan perbaikan, seperti pertukaran data yang kini menjadi lebih lancar, koordinasi antar unit yang semakin kuat, serta integritas data yang makin solid dan dapat dipercaya.
Menurutnya, kemajuan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan fondasi kokoh untuk membangun cara kerja baru yang lebih kredibel dan mampu memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi wajib pajak. Ini adalah langkah menuju administrasi perpajakan yang modern dan responsif.
“Harapan saya sungguh besar, semoga berbagai progres yang impresif ini terus berlanjut dan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan negara yang berkualitas,” tegasnya, menggarisbawahi komitmen terhadap peningkatan kinerja penerimaan.
Di tengah optimisme ini, Kementerian Keuangan menghadapi tantangan besar dalam pencapaian target penerimaan negara. Sebelumnya, diberitakan bahwa Sri Mulyani menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.409 triliun pada semester II tahun 2025. Target ini menjadi krusial mengingat adanya koreksi pada proyeksi total penerimaan perpajakan tahun ini.
Proyeksi awal penerimaan perpajakan tahun 2025 yang semula Rp 2.490,9 triliun telah terkoreksi menjadi Rp 2.387,3 triliun. Dengan realisasi penerimaan perpajakan yang baru mencapai Rp 978,3 triliun pada semester I, Kemenkeu perlu bekerja keras mengejar sisa target sebesar Rp 1.409 triliun dalam enam bulan terakhir tahun ini.
Tidak hanya penerimaan perpajakan, outlook Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami koreksi serupa, dari target awal Rp 513,6 triliun menjadi Rp 477,2 triliun. Dengan realisasi PNBP sebesar Rp 222,9 triliun di semester I, Kementerian Keuangan dihadapkan pada tugas untuk mengumpulkan sisa target Rp 254,4 triliun pada semester II.
Secara keseluruhan, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.865,5 triliun, terkoreksi dari target awal Rp 3.005,1 triliun. Ini berarti Kemenkeu memiliki pekerjaan rumah yang signifikan untuk mengejar target pendapatan negara sebesar Rp 1.663,7 triliun pada paruh kedua tahun 2025, melalui strategi yang lebih terintegrasi dan efisien.
