Berikut adalah peningkatan artikel berita Anda:
—
Gelombang Masalah Warnai Pelaksanaan SPMB Jakarta 2025: Dari Situs Down hingga Data Siswa Invalidasi
Ragamutama.com, Jakarta – Sejak 16 Juni 2025, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk wilayah Jakarta telah resmi dimulai. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka tiga jalur awal, yaitu prestasi, afirmasi, dan mutasi, yang menandai dimulainya persaingan ketat untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri Ibu Kota. Sementara itu, jalur domisili baru akan dibuka pada akhir Juni nanti, memberikan harapan bagi calon murid yang belum berhasil diterima melalui jalur nilai. “Oleh karena itu, masyarakat yang belum berhasil diterima karena faktor nilai kemungkinan besar mengikuti SPMB melalui jalur prestasi, bukan jalur domisili,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, pada Rabu, 18 Juni 2025.
Namun, gelombang kekisruhan dan keluhan langsung menyertai proses krusial ini, menghadirkan tantangan besar bagi calon murid dan orang tua. Sejak hari pertama, pelaksanaan penerimaan murid baru ini diwarnai berbagai macam persoalan, mulai dari laman pendaftaran yang eror, invaliditas data siswa, hingga kegagapan orang tua/wali menghadapi sistem daring yang baru. Berikut adalah serba-serbi pelaksanaan SPMB yang menguras tenaga di Ibu Kota.
Situs SPMB Jakarta Eror di Hari Pertama Pendaftaran
Hari pertama pendaftaran menjadi saksi bisu lonjakan keluhan yang membanjiri akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Rata-rata orang tua calon murid mengeluhkan situs SPMB yang eror dan sangat lambat. Banyak di antara mereka juga melaporkan akun mereka terlempar keluar dan gagal masuk, menduga hal ini terjadi karena membludaknya pendaftar yang mengakses situs secara bersamaan.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan bahwa situs SPMB sempat mengalami gangguan teknis. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, mengungkapkan bahwa per pukul 11.00 WIB pada Senin, 16 Juni 2025, situs tersebut telah menerima lebih dari 130 ribu pendaftar secara serentak dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. “Lonjakan trafik dalam waktu bersamaan mungkin menyebabkan gangguan akses sementara dan kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan,” kata Sarjoko, mencoba menenangkan kekhawatiran publik.
Posko Pengaduan Kewalahan Tangani Ratusan Keluhan Harian
Tak hanya masalah daring, posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 juga kewalahan melayani masyarakat. Sejak dibuka pada Senin, 19 Mei 2025, petugas di posko ini melayani lebih dari 200 keluhan setiap harinya. Sunaryanto, salah seorang petugas, menyebutkan bahwa rata-rata keluhan masyarakat adalah mengenai perpindahan atau perubahan data kartu keluarga (KK). “Banyak yang KK-nya itu sudah berubah data. Seperti anaknya bertambah atau juga ada yang sudah pindah. Jadi kalau ada perubahan begitu dan data yang diinput tidak sesuai, komputer menolak,” jelasnya saat ditemui di posko pengaduan SPMB wilayah Jakarta Barat, SMAN 78 Kemanggisan, Rabu, 18 Juni 2025.
Invaliditas Data Siswa: Ketika Satu Angka Berakibat Fatal
Ironisnya, bukan hanya sistem yang jadi kendala, tapi juga ketelitian pengisian data oleh wali calon murid. Sunaryanto menyampaikan masalah lain yang sering ditemukan adalah kesalahan data yang diisi oleh wali murid, seperti _typo_ nama peserta, kesalahan input data tanggal lahir, bahkan yang paling fatal adalah salah memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Kalau sudah NIK yang salah itu kan fatal ya,” ujarnya.
Ia memberikan contoh nyata kasus di mana seorang wali calon murid salah menginput NIK hanya satu angka. Akibatnya, NIK yang diinput bukan milik yang bersangkutan, melainkan milik orang lain. “Ketika NIK salah input itu sudah dipakai oleh orang yang salah input itu, kan kasihan yang punya NIK aslinya. Jadi kemarin yang punya minta diubah. Jadi semua harus diubah. Saya harus urus ke sana ke mari untuk selesaikan itu,” tutur Sunaryanto, menggambarkan kerumitan yang ditimbulkan oleh satu kesalahan kecil.
Kisah Orang Tua/Wali yang Kewalahan dengan Sistem Daring
Di tengah riuhnya masalah teknis dan data, kisah-kisah perjuangan orang tua menjadi sorotan utama. Fera, 40 tahun, adalah salah satu contoh nyata kegagapan menghadapi sistem daring. Ia tampak kebingungan saat mendatangi posko aduan SPMB wilayah Jakarta Selatan di SMAN 70, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 Juni 2025. Fera, yang baru memverifikasi akunnya di batas akhir pembuatan akun, yakni Sabtu, 14 Juni 2025, merasa benar-benar kewalahan. “Saya enggak tahu caranya bagaimana. Jadi saya datang ke posko, saya minta tolong, saya bilang saja saya enggak tahu apa-apa. Akhirnya saya ditolong sama petugasnya di Kamis kemarin,” ucapnya.
Suasana di posko aduan SPMB Jakarta Selatan tak kalah ramai. Dari luar ruangan, orang tua calon murid telah antre panjang. Rata-rata dari mereka datang untuk meminta bantuan terkait mekanisme pendaftaran dan memohon petugas untuk memandu proses verifikasi data calon murid, menunjukkan betapa banyak orang tua yang masih kesulitan beradaptasi dengan sistem serba digital ini.
JPPI Nilai Sosialisasi Tidak Maksimal dan Prediksi Pungli
Melihat berbagai persoalan ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti akar masalah yang lebih dalam. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan bahwa lembaganya juga menerima berbagai aduan serupa, termasuk laporan mengenai banyaknya orang tua yang tidak tersosialisasi dengan baik. “Sekarang pendaftaran _online_, tapi orang tua masih banyak yang mengantre di sekolah sejak subuh,” ujarnya.
Ubaid bahkan memprediksi bahwa kekisruhan SPMB akan kembali ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan dugaan praktik jual-beli kursi dan pungutan liar (pungli) yang, menurut Ubaid, mungkin akan tetap terjadi. “JPPI memprediksi, pungli dan jual beli kursi tambah marak, bukan malah mereda, sebab tidak ada solusi yang jelas dari pemda terkait dengan daya tampung yang sangat minim di sekolah-sekolah negeri,” pungkasnya, menggarisbawahi masalah struktural yang tak kunjung terselesaikan.
—
