Ragamutama.com – , Jakarta – Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, mengungkapkan bahwa sekitar 63 lokasi sekolah rakyat siap memulai operasional pada pertengahan Juli 2025. Menurut Agus, pemerintah memiliki target ambisius untuk menghadirkan setidaknya satu sekolah rakyat di setiap kabupaten/kota.
Agus menjelaskan bahwa dari 200 sekolah rakyat yang direncanakan pembangunannya tahun ini, separuhnya akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, sisanya, sebanyak 100 sekolah rakyat, akan dibangun melalui kemitraan dengan sektor swasta, dengan dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
“Saat ini, berdasarkan data per 12 Mei kemarin, kami mencatat bahwa ada 63 titik yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan Juli ini,” ujar Agus dalam rapat dengar pendapat dengan panitia kerja pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah marginal Komisi X, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Agus menambahkan, dari 100 lokasi yang direncanakan beroperasi pada tahun 2025, 47 lokasi masih dalam tahap survei. Namun, 63 lokasi yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat sudah menandatangani kontrak. Ia memerinci bahwa lokasi-lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi tersebar di berbagai wilayah, dengan 34 titik di Jawa, 13 di Sumatera, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 2 di Kalimantan, 2 di Maluku, dan 1 di Papua.
Ia menegaskan komitmen untuk membangun minimal 100 sekolah rakyat setiap tahunnya. “Dengan demikian, di masa depan, setiap kabupaten/kota dapat memiliki setidaknya satu sekolah rakyat,” kata Agus.
Adapun sekolah rakyat merupakan salah satu program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan Kemensos sebagai penanggung jawab utama. Tujuan utama dari program ini adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan dapat memutus siklus kemiskinan.
Dalam acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025.
Prabowo menekankan bahwa program ini menargetkan pembangunan minimal 100 sekolah berasrama setiap tahun. Beliau juga menekankan pentingnya keberanian untuk memutus mata rantai kemiskinan. “Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Kita harus berani dulu, baru benar, lalu berhasil,” tegasnya.
Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, pada Senin, 12 Mei 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa tahap seleksi administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat di daerah tersebut telah dimulai.
Sekolah rakyat ini akan menyediakan pendidikan untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta sekolah menengah atas (SMA). “Dan, berdasarkan arahan Presiden, mampu menampung sekitar 1.000 orang siswa,” jelas Gus Ipul.
Dia menjelaskan bahwa seluruh calon siswa sekolah rakyat harus terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan termasuk dalam desil 1, yaitu kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Pilihan Editor: Menteri Sosial Gus Ipul: Jangan Ada Main-main dalam Seleksi Siswa Sekolah Rakyat
