RAGAMUTAMA.COM – JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengintensifkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi masalah premanisme yang masih menjadi perhatian di ibu kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan terhadap kegiatan premanisme.
“Instruksi dari Bapak Presiden sudah jelas, begitu juga Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo). Pembenahan dan penertiban terkait isu premanisme harus segera dilaksanakan,” ujar Rano Karno saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Minggu (9/5).
Saat ini, Polda Metro Jaya tengah menjalankan operasi gabungan yang bertujuan untuk memberantas premanisme yang meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Operasi ini dirancang dengan pendekatan komprehensif yang meliputi tiga aspek utama, yaitu preemtif, preventif, dan penegakan hukum secara tegas (represif) terhadap para pelaku tindak premanisme,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi.
Ade Ary menambahkan bahwa operasi ini tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat di lokasi-lokasi yang dianggap rawan.
Target operasi ini mencakup berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat berlangsungnya praktik premanisme, seperti pasar tradisional, terminal bus, pelabuhan laut, stasiun kereta api, area parkir ilegal, dan kawasan permukiman yang seringkali dikeluhkan oleh warga.
Apabila ditemukan pelanggaran hukum yang disebabkan oleh tindakan preman, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi.
Beliau juga menyampaikan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto telah menginstruksikan seluruh kapolres dan jajaran kepolisian untuk menjadikan pemberantasan premanisme sebagai prioritas utama dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. (antara/jpnn)
