Polemik Tambang Nikel Raja Ampat Capai Presiden Prabowo, Pemerintah Hentikan Sementara Operasi PT Gag Nikel di Pulau Kecil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa polemik seputar aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Meskipun Bahlil tidak merinci responsnya, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap isu krusial ini. “Beliau (Prabowo) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Kamis, 5 Juni 2025.
Polemik tambang nikel Raja Ampat ini pertama kali mencuat setelah mendapat kritik keras dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan tersebut melaporkan adanya kegiatan pengerukan nikel di Pulau Gag, yang dioperasikan oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk. Tak hanya di Pulau Gag, Greenpeace juga menemukan aktivitas serupa di dua pulau kecil lainnya, yakni Pulau Kawe dan Pulau Manuran.
Temuan ini menjadi sorotan serius mengingat ketiga pulau tersebut termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan semacam ini secara tegas dilarang untuk dijadikan area penambangan. Analisis mendalam dari Greenpeace lebih lanjut mengungkap bahwa aktivitas tambang nikel di ketiga lokasi tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif, dengan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami musnah. Dokumentasi di lapangan juga memperlihatkan adanya limpasan tanah yang mengalir deras ke pesisir, menimbulkan sedimentasi parah yang mengancam keberlangsungan terumbu karang serta ekosistem laut yang vital.
Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, Kiki Taufik, telah mengeluarkan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa jika aktivitas pertambangan ini terus dibiarkan meluas, masa depan Raja Ampat akan terancam. Kiki juga menyoroti dampak merusak industri nikel yang telah terlihat di berbagai daerah lain, seperti Halmahera, Wawonii, dan Kabaena, yang menimbulkan kekhawatiran serupa akan nasib Raja Ampat. Padahal, wilayah ini merupakan kawasan geopark global yang diakui dunia dan destinasi wisata bawah laut terpopuler. “Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di Raja Ampat, dan sekarang mulai dirusak,” ujarnya pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menanggapi kritik dan temuan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mengambil tindakan. Kementerian memutuskan untuk menghentikan sementara operasi salah satu pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di ketiga pulau tersebut, yaitu PT Gag Nikel. Perusahaan ini tidak dapat beraktivitas mulai Kamis, 5 Juni 2025, hingga pemerintah menyelesaikan proses verifikasi menyeluruh di lapangan. “Kami akan cek,” tegas Bahlil Lahadalia. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa PT Gag Nikel telah mengantongi IUP Operasi sejak tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Ia menambahkan, sebelum beroperasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah ada. Bahlil Lahadalia sendiri dikenal juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
*
Kontributor:** Nandito Putra dan Annisa Febiola
