Puasa Dinas

- Penulis

Minggu, 2 Februari 2025 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Imbauan sama dengan omon-omon. Siapa yang punya hobi mengimbau berarti hanya mampu omong kosong.

Seruan, tingkatnya lebih tinggi dari imbauan. Lebih serius. Tapi hakekatnya sama saja: tidak akan bisa membuat siapa pun berbuat sesuatu.

Saya pernah membuktikan itu. Mengimbau. Menyerukan. Agar perjalanan dinas dikurangi. Agar uang lebih dihemat. Jangan boros untuk sesuatu yang kurang perlu.

Hasilnya: nol. Tidak ada perubahan apa pun. Perjalanan dinas tetap tinggi. Anggaran perjalanan dinas tidak turun.

Di bulan ketiga saya membuat keputusan drastis. Harus ada kejutan. Perubahan jarang diawali dari kesadaran. Harus dari pemaksaan sebuah aturan.

Kejutan yang saya umumkan saat itu: dua bulan ke depan tidak boleh ada perjalanan dinas sama sekali. Nol. Selama satu bulan penuh. Tanpa pengecualian. Tanpa dispensasi. Mulai dari komisaris dan direksi PLN sampai pegawai yang paling bawah.

Bulan tanpa perjalanan dinas itu kami namakan “Puasa Perjalanan Dinas”. Karena itu harus satu bulan penuh. Dan tidak akan ada hari rayanya.

Tentu banyak yang ingin menawar. Saya tegaskan: tidak ada tawar menawar.

Seorang direktur PLN minta dispensasi ke Vietnam. Alasannya: ada konferensi perusahaan listrik negara se-Asia Tenggara. Ia akan jadi salah satu pembicaranya. Indonesia (PLN) adalah salah satu pendiri organisasi itu. Tidak baik kalau absen.

Saya jawab: tidak boleh! Satu diberi dispensasi akan muncul dispensasi berikutnya. Dan berikutnya. Setiap pemintaan dispensasi beralasan “lebih penting” atau “sangat penting”.

Baca Juga :  Investor Asing Ramai Jual BBCA dan BMRI, Ada Apa?

Di puasa Ramadan memang ada dispensasi: sakit, datang bulan, atau musafir. Di bulan puasa perjalanan dinas ini tidak boleh ada yang datang bulan. Kalau ngotot pergi harus biaya sendiri.

Ada lagi permintaan dispensasi dari satu direktur lainnya: ke Bali. Indonesia ketempatan konferensi kelistrikan Asia. Saya jawab sama: tidak boleh.

Pertanyaan yang sempat membuat saya sulit adalah ini: bagaimana kalau terjadi ada tower listrik yang roboh di suatu daerah terpencil. Apakah akan dibiarkan daerah tersebut mati lampu sebulan.

Jawaban saya (akhirnya): tetap tidak boleh ada perjalanan dinas. Bahwa ada tower roboh tetap harus diatasi. Masih ada waktu dua bulan. Sebelun “bulan puasa” semua tower sudah harus diperiksa. Kalau pun tetap ada yang roboh harus dicari cara bagaimana agar teknisi di PLN cabang terdekat mampu mengatasinya. Ini harus jadi tanggung jawab kepala cabang dan pimpinan wilayah. Harus mampu. Harus bisa.

“Kita pernah mampu membuat gerakan satu hari satu juta sambungan. Sukses. Padahal awalnya sangat pesimistis. Kali ini kita juga harus sukses menjalani puasa perjalanan dinas sebulan penuh”.

Sebelum terpaksa membuat putusan puasa perjalanan dinas itu, seingat saya, memang terlalu banyak perjalanan dinas. Sampai lebih 4.000 perjalanan dinas sebulan. Menghabiskan sekitar Rp 50 miliar.

Baca Juga :  Ada Usulan THR Dipercepat dan WFA Jelang Lebaran, Ini Kata Menaker

Bagi Anda yang punya jejak digital tahun itu akan ketemu angka yang tepat. Besar sekali. Sampai saya geleng kepala: mengapa begitu banyak perjalanan dinas. Anda punya jejak digital tentang itu?

PLN memang perusahaan besar. Perputaran uangnya, saat itu, Rp 350 triliun setahun. Angka Rp 50 miliar sebulan mungkin dianggap kecil.

Bagi saya itu besar. Tidak hanya uangnya tapi juga pengaruh budaya buruk ikutannya.

Puasa perjalanan dinas tersebut sukses. Tidak ada yang melanggar. Tidak serupiah pun ada pengeluaran untuk perjalanan dinas.

Juga tidak ada tower yang roboh.

Setelah terbiasa sebulan penuh tanpa perjalanan dinas, maka pengendalian perjalanan dinas bulan-bulan berikutnya lebih mudah.

Menghilangkan kebiasaan memang sulit. Harus diciptakan momentum khusus untuk mengubahnya.

Saya tidak tahu momentum apa yang akan dipakai pemerintah mengendalikan perjalanan dinas pejabatnya. Rasanya pemerintah lebih pintar: langsung diputuskan anggaran perjalanan dinas dipangkas sebanyak Rp 350 miliar setahun. Tidak dijelaskan: dipotong dari semula anggarannya berapa. Tidak terbaca juga Rp 350 miliar itu berapa persennya.

Kini memangkas anggaran perjalanan dinas harusnya bisa lebih besar lagi. Lebih mudah. Sudah ada fasilitas meeting virtual. Ada Zoom. Ada IG. Apa pun ada.

Semuanya pasti bisa dilakukan. Asal ada kemauan. Yang sulit adalah beternak kemauan itu.(Dahlan Iskan)

Berita Terkait

Pedagang Bendera Merah Putih Kaget: Banyak Cari Bendera One Piece!
Blokir Rekening Dormant: Langgar Konstitusi? Ini Alasannya!
Rekening Diblokir PPATK? Ini Penjelasan Lengkap Soal Rekening Dormant!
Laba Alfaria Trijaya (AMRT) Naik 4,98% Jadi Rp 1,88 Triliun pada Semester I-2025
BI Malang Dorong UMKM dan Ekonomi Syariah lewat MBF 2025
IHSG Terkoreksi: Merdeka Group Jatuh, LQ45 Tertekan di Sesi I
UNVR Semester I 2025: Fundamental Kuat, Tumbuh di Kuartal III
BRIS, MLIA, PANI: Rekomendasi Teknikal Saham Mirae Sekuritas

Berita Terkait

Minggu, 3 Agustus 2025 - 01:16 WIB

Pedagang Bendera Merah Putih Kaget: Banyak Cari Bendera One Piece!

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 19:40 WIB

Blokir Rekening Dormant: Langgar Konstitusi? Ini Alasannya!

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 08:07 WIB

Rekening Diblokir PPATK? Ini Penjelasan Lengkap Soal Rekening Dormant!

Kamis, 31 Juli 2025 - 15:10 WIB

Laba Alfaria Trijaya (AMRT) Naik 4,98% Jadi Rp 1,88 Triliun pada Semester I-2025

Kamis, 31 Juli 2025 - 13:39 WIB

BI Malang Dorong UMKM dan Ekonomi Syariah lewat MBF 2025

Berita Terbaru

Urban Infrastructure

Pegadenbaru Subang: KA Bisa Lewat, Tapi… Kecepatan Dibatasi!

Sabtu, 2 Agu 2025 - 23:59 WIB

Uncategorized

Megawati Ketum PDI-P Lagi: Profil Lengkap di Usia 78 Tahun!

Sabtu, 2 Agu 2025 - 23:10 WIB

Uncategorized

Megawati Ketum PDI-P Lagi di Usia 78: Profil Lengkap!

Sabtu, 2 Agu 2025 - 22:21 WIB