JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengambil inisiatif signifikan untuk melakukan modernisasi dan pembaruan pada Bank DKI.
Serangkaian tindakan penting telah digulirkan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pemberhentian Direktur IT, wacana penggantian identitas merek bank, serta percepatan proses penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).
Copot direktur IT akibat gangguan layanan
Tindakan pertama yang diambil oleh Pramono, yang menarik perhatian publik, adalah pemberhentian Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap gangguan layanan digital yang berulang, termasuk insiden saat malam takbiran pada 30 Maret 2025, yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah dalam melakukan transaksi.
Amirul dinilai kurang cermat dalam pengelolaan sistem teknologi informasi bank milik daerah tersebut.
“Yang kedua, tindakan tegas diambil terhadap Direktur IT. Karena kejadian ini sudah berulang. Ini yang ketiga kalinya. Yang bersangkutan dibebastugaskan dan jabatan tersebut dirangkap oleh Direktur Umum, terhitung mulai kemarin,” ujar Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pramono menekankan bahwa gangguan layanan digital pada bank tersebut telah terjadi sebanyak tiga kali dengan pola yang serupa.
Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta yang berada di atas hukum, dan akan menindak tegas siapa pun yang menghalangi upaya penyelesaian masalah ini.
“Kejadiannya memiliki kemiripan. Di mana IT tidak dijalankan, tidak dipelihara dengan baik. Dan hal itu terlihat dari adanya indikasi kebocoran. Jumlah nominalnya diketahui oleh direksi Bank DKI,” kata Pramono.
Atas dasar tersebut, Pramono menginstruksikan Bank DKI untuk melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri.
“Karena kejadiannya sudah terjadi tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya harus dilaporkan kepada Bareskrim,” ujar Pramono.
Rencana rebranding
Selain melakukan perombakan manajemen, Pramono juga menggagas ide untuk mengganti nama Bank DKI.
Menurut Pramono, identitas merek bank yang dimiliki pemerintah daerah ini terlalu erat kaitannya dengan wilayah Jakarta, sehingga dianggap kurang fleksibel untuk melakukan ekspansi secara nasional.
“Karena nantinya Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tentu saja kita tidak bisa lagi menggunakan kata-kata DKI,” ucap Pramono.
Perubahan nama ini dilakukan untuk menyesuaikan identitas institusi dengan status baru Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
Oleh karena itu, Pramono berpendapat bahwa nama “DKI” sudah tidak lagi relevan dalam konteks Jakarta yang baru.
Meskipun belum mengungkapkan nama pengganti, mantan Sekretaris Kabinet ini memastikan bahwa proses branding sedang dalam tahap pembahasan internal.
“Dalam jangka menengah, kita akan segera memutuskan terkait rebranding Bank DKI, apakah akan menjadi Bank Jakarta, Bank Betawi, atau bahkan Bank Global, sedang kami pertimbangkan, dan akan segera kami putuskan,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Target IPO dalam enam bulan
Langkah besar lainnya yang diambil oleh Pramono adalah rencana untuk membawa Bank DKI menuju pasar modal melalui proses IPO.
Pramono menargetkan bahwa proses ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu maksimal enam bulan.
“Jika memungkinkan, Bank DKI ini harus melakukan IPO. Tidak mungkin proses ini diselesaikan dalam satu setengah tahun. Targetnya maksimal enam bulan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya rebranding, diharapkan dapat mendukung rencana IPO Bank DKI, agar ke depannya bank daerah tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik.
Langkah ini diharapkan dapat membuka akses modal yang lebih luas serta mendorong transparansi kinerja perusahaan.
“Dengan rebranding tersebut, mudah-mudahan jika persiapan IPO-nya berjalan dengan baik, maka Bank Jakarta ini, atau Bank DKI yang sebelumnya, akan menjadi bank yang, mudah-mudahan, akan menjadi lebih baik lagi,” ungkap Pramono.
