Ragamutama.com, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor tidak akan mengabaikan perlindungan terhadap petani dan peternak Indonesia. Pemerintah, tegasnya, tetap memprioritaskan produksi pangan domestik.
“Produksi dalam negeri selalu menjadi prioritas utama. Jika produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, barulah kita mempertimbangkan pengadaan dari luar negeri. Impor hanyalah alternatif terakhir,” ungkap mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia ini dalam keterangan tertulis pada Kamis, 10 April 2025.
Arief menambahkan bahwa Presiden juga mempertimbangkan pentingnya keseimbangan perdagangan atau trade balance. Ekspor komoditas Indonesia ke negara lain perlu diimbangi dengan impor komoditas tertentu dari negara tersebut untuk menjaga neraca perdagangan yang sehat.
Ia menekankan bahwa impor harus sesuai dengan kebutuhan nasional. Bersamaan dengan itu, pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan produksi dalam negeri. Proyeksi pemerintah pun didasarkan pada data yang kredibel dan bertujuan melindungi kepentingan para produsen pangan lokal. Upaya pengadaan dari luar negeri akan dirancang agar tidak menimbulkan gangguan pasar yang signifikan.
“Jadi, sekali lagi, bukan berarti impor dibuka seluas-luasnya. Ada mekanisme neraca perdagangan yang bertujuan melindungi petani dan peternak. Sistem ini kami susun bersama kementerian terkait dan seluruh stakeholder pangan,” jelasnya.
Rencana penghapusan kuota impor disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025. Ia menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menghapus kuota impor komoditas penting, seperti daging.
“Siapa pun boleh impor. Mau impor apa, silakan. Rakyat kita cerdas. Sistem kuota hanya menguntungkan segelintir perusahaan A, B, C, D yang ditunjuk. Sudahlah, kita sudah lama menjadi bangsa Indonesia. Hentikan praktik-praktik semacam itu,” tegas Prabowo.
Meskipun Presiden tidak merinci praktik-praktik yang dimaksud, penelusuran Tempo menunjukkan bahwa sistem kuota impor rawan korupsi dan rentan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan secara tidak wajar. Praktik ini terjadi pada berbagai komoditas, termasuk daging, bawang putih, dan ikan salmon.
Pemerintah sebelumnya membatasi impor hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang diduga dekat dengan kekuasaan. Perusahaan yang tidak mendapatkan jatah impor terpaksa membeli izin dari perusahaan yang mendapatkan kuota. Transaksi ilegal ini menyebabkan harga komoditas melonjak di pasaran.
Pilihan Editor: Kuota Impor Bakal Dihapus, Bos Bapanas: Hanya Komoditas yang Belum Swasembada
