Polri Panggil Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi dalam Kasus Korupsi Rusun Cengkareng

- Penulis

Senin, 17 Februari 2025 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri akan memeriksa eks Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi kasus dugaan korupsi rumah susun (rusun) Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (17/2/2025).

Wakil Kepala Korts Tipikor Kombes Arief Adiharsa mengonfirmasi bahwa Prasetyo Edi akan hadir dalam pemeriksaan hari ini.

“Sementara belum ada perubahan, menurut hasil komunikasi dengan penyidik, beliau janji akan hadir sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Senin.

Arief juga mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi adalah untuk mempertajam kasus dugaan korupsi yang diduga terjadi pada tahun 2015 itu.

Baca Juga :  Terpilih Jadi Ketum Demokrat, AHY: Sukseskan Kepemimpinan Presiden Prabowo

“Betul terkait itu (Rusun Cengkareng),” kata Arief lagi.

Kasus ini bermula pada tahun 2015, saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektar untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng Barat dengan nilai sebesar Rp 668 miliar.

Diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Dugaan ini diperkuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada seseorang yang ternyata bukan pemilik lahan.

Baca Juga :  Prabowo Pangkas Anggaran, Berikut Respons Beberapa Kementerian

Tanah dijual oleh perempuan bernama Toeti Noezlar Soekarno melalui notarisnya, Rudi Hartono Iskandar.

Belakangan diketahui bahwa tanah itu ternyata merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Artinya, pemerintah DKI membeli lahan miliknya sendiri.

Setelah jual beli dilakukan, Toeti dan Rudi diduga membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah kepada pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta senilai Rp 9,6 miliar.

Berita Terkait

Amnesti Hasto Politis? Menkum Tak Menampik!
Tom Lembong Bebas: Kasus Impor Gula, Siapa Menyusul?
Hasto Kaget! Prabowo Beri Amnesti? Sempat Berpikir Terburuk
Hasto Bebas, Lalu? Bukan Megawati Tujuan Pertamanya!
Keppres Turun! Tom Lembong Bebas Hari Ini? Pengacara Tegaskan!
Yusril Tegaskan Amnesti Hasto & Abolisi Lembong Sah!
PDIP Diuji! Pakar Hukum: Tetap Oposisi Meski Hasto Dapat Amnesti?
Amnesti Prabowo untuk Hasto? KPK Tunggu Keputusan Presiden!

Berita Terkait

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 09:03 WIB

Amnesti Hasto Politis? Menkum Tak Menampik!

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 08:21 WIB

Tom Lembong Bebas: Kasus Impor Gula, Siapa Menyusul?

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 01:42 WIB

Hasto Bebas, Lalu? Bukan Megawati Tujuan Pertamanya!

Jumat, 1 Agustus 2025 - 19:51 WIB

Keppres Turun! Tom Lembong Bebas Hari Ini? Pengacara Tegaskan!

Jumat, 1 Agustus 2025 - 18:34 WIB

Yusril Tegaskan Amnesti Hasto & Abolisi Lembong Sah!

Berita Terbaru

politics

Amnesti Hasto Politis? Menkum Tak Menampik!

Sabtu, 2 Agu 2025 - 09:03 WIB

politics

Tom Lembong Bebas: Kasus Impor Gula, Siapa Menyusul?

Sabtu, 2 Agu 2025 - 08:21 WIB