Data Baru Terkuak! Kemendagri Siap Laporkan Status 4 Pulau Sengketa ke Prabowo
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan perkembangan signifikan dalam proses kajian status administratif empat pulau strategis: Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Kemendagri menguak data baru, atau yang disebut *novum*, yang dipercaya akan menjadi kunci penentu keputusan final. Keputusan krusial ini kini menunggu laporan resmi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, polemik mengenai status empat pulau ini mencuat setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, mencatat keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatra Utara. Padahal, secara historis dan dalam pemahaman masyarakat, pulau-pulau ini sebelumnya termasuk dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Namun demikian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penetapan tersebut bukanlah upaya pemindahan sepihak wilayah. Ia meluruskan bahwa ini adalah bagian dari proses pemutakhiran data wilayah nasional yang termuat dalam dokumen setebal 4.000 halaman yang ditandatangani oleh Menteri Tito Karnavian. “Yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatra Utara dan Aceh saja, atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia,” jelas Bima Arya kepada wartawan di kantor Kemendagri, Senin, 16 Juni 2025.
Novum Jadi Kunci Penentu Keputusan Administratif Pulau
Menyoroti pentingnya keakuratan data dalam penetapan batas wilayah, Bima Arya mengungkapkan bahwa selain data historis, politis, sosial, dan geografis yang selama ini menjadi dasar, Kemendagri juga menemukan *novum* melalui penelusuran internal. Data baru ini dinilai sangat relevan dan akan dijadikan dokumen pendukung utama dalam penyusunan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Data-data ini sangat penting sekali untuk mengambil keputusan. Data-data ini Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua,” imbuh Bima.
Meskipun rapat koordinasi lintas instansi telah digelar, keputusan final mengenai status administratif keempat pulau tersebut belum diumumkan pada hari itu. Bima menegaskan, hasil rapat akan dirangkum dalam laporan lengkap yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Tito kepada Presiden Prabowo dalam waktu dekat. “Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh Forum Rapat Lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden,” tutur Bima.
Libatkan Berbagai Pihak untuk Putusan Komprehensif
Rapat koordinasi penting yang digelar di Jakarta itu sedianya akan dipimpin langsung oleh Menteri Tito Karnavian. Namun, karena ia tengah mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke Singapura, Wakil Menteri Bima Arya Sugiarto mengambil alih pimpinan rapat yang disebut sangat krusial tersebut. Untuk menghimpun perspektif komprehensif terkait sengketa batas wilayah ini, rapat melibatkan berbagai pihak terkait. “Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, dan hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini,” pungkas Bima Arya, menggarisbawahi komitmen Kemendagri untuk mencapai keputusan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
