RAGAMUTAMA.COM – JAKARTA. Pendapatan negara berpotensi tak mencapai target pasca peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2).
Sebagaimana diketahui, Pada tahap awal, ada 7 BUMN besar di Tanah Air yang bakal dikelola Danantara. Tujuh BUMN tersebut adalah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Biasanya BUMN akan menyetor dividen BUMN ke Kementerian Keuangan yang akan masuk ke dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Namun karena 7 BUMN tersebut akan dikelola Danantara. Maka setoran dividennya akan diberikan ke lembaga baru tersebut.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, rencana mengalihkan bagian laba atau dividen BUMN ke Danantara yang seharusnya masuk PNBP, akan target pendapatan negara.
Untuk diketahui, pemerintah dalam APBN 2025 menargetkan PNBP sebesar Rp 513,64 triliun tahun ini. Sedangkan setoran dividen BUMN ditargetkan Rp 86 triliun, (target oleh BUMN Rp 90 triliun).
“Jika postur yang lain tetap, maka akan mengurangi pendapatan negara yang ditargetkan Rp 3.621 triliun. Pada gilirannya akan menambah defisit APBN yang semula hanya Rp 616 triliun,” tutur Awalil kepada Kontan, Senin (24/2).
Awalil juga menilai, kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi belanja yang dikumpulkan Rp 308 triliun belum cukup jelas. Ditambah, pernyataan pemerintah yang menyampaikan bahwa efisiensi tidak mengubah postur APBN, justru semakin membingungkan.
“Apakah yang dimaksud memindah hasil efisiensi ke belanja yang lain, misal MBG (makan bergizi gratis). Seberapa banyak, apakah sebesar pemotongan ataukah hanya sebagiannya?” ungkapnya.
Lebih jauh lagi hingga saat ini, Awalil melihat belum ada kepastian postur APBN 2025. Padahal menurutnya, saat ini aspek ketidakpastian sangat besar, sehingga perencanaan dalam APBN seharusnya diketahui publik.
“DPR makin tidak dilibatkan. Mekanisme Inpres (Instruksi Presiden) atau entah apa lagi nanti, mengesampingkan instrumen APBN Perubahan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Danantara dibentuk setelah adanya revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.
Selain mengelola 7 BUMN, Danantara juga akan mengelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) bentukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga akan bergabung dengan Danantara.
Dengan begitu, Danantara akan mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).
Pada tahap awal, investasi yang disiapkan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 326 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran APBN.
Nantinya, model pengelolaan Danantara akan mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura dengan cakupan yang lebih luas.
