RAGAMUTAMA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo resmi membatalkan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati yang sebelumnya direncanakan menggunakan Toyota Alphard senilai Rp1 miliar.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan prioritas penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya, bukan dari pihaknya.
Oleh karena itu, ia telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo untuk membatalkan rencana tersebut.
“Itu adalah pengajuan dari tahun lalu, sebelum saya menjabat, bukan kami yang mengajukan. Maka dari itu, saya minta untuk dibatalkan,” ujar Bupati Rio pada Rabu (5/3/2025).
Keputusan ini mencerminkan komitmen Bupati dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan oleh pemerintah pusat, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Bupati Rio menekankan bahwa mobil dinas yang ada saat ini masih layak digunakan, sehingga tidak ada urgensi untuk membeli kendaraan baru.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu, di mana banyak rumah warga yang masih belum diperbaiki.
“Ada banyak warga korban banjir yang rumahnya masih rusak dan belum diperbaiki. Di situasi seperti ini, tidak etis kalau saya tiba-tiba membeli Alphard baru. Maka dari itu, saya meminta agar pengadaannya dihapus dari rencana anggaran,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Bupati memilih untuk menggunakan mobil pribadinya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia juga memastikan bahwa mobil dinas lama masih dalam kondisi baik dan tetap bisa digunakan kapan saja.
“Hari ini saya pakai mobil pribadi untuk kegiatan sehari-hari. Mobil dinas lama juga masih ada dan bisa dipakai kapan saja jika diperlukan,” tambahnya
Keputusan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi penggunaan anggaran daerah. Bupati Rio juga mengaku bahwa keputusan ini didukung oleh hasil evaluasi dan diskusi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
“Dalam pertemuan kepala daerah, kami banyak membahas pentingnya efisiensi anggaran dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, saya semakin yakin untuk membatalkan pengadaan mobil dinas baru ini,” jelasnya.
Dengan pembatalan ini, anggaran yang semula dialokasikan untuk mobil dinas dapat dialihkan ke program-program yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pemulihan pasca-bencana, serta program sosial bagi masyarakat Situbondo.
Keputusan ini mendapat respons positif dari masyarakat, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi rakyat. Banyak yang berharap bahwa kebijakan serupa juga diterapkan di daerah lain untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya rasa ini keputusan yang bijak. Saat ini banyak masyarakat yang masih butuh bantuan, jadi memang sebaiknya anggaran digunakan untuk hal yang lebih penting,” ujar Arif, warga Situbondo.
Sementara itu, aktivis kebijakan publik juga menyambut baik langkah ini, namun meminta agar pemerintah daerah terus transparan dalam mengelola anggaran, sehingga publik bisa ikut mengawasi alokasi dana yang sudah dialihkan dari pengadaan mobil dinas.
“Kita apresiasi keputusan ini, tapi kita juga ingin tahu, ke mana anggaran yang batal digunakan itu dialokasikan. Harus ada transparansi agar masyarakat tahu bahwa dana benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka,” kata Faisal Rahman, pemerhati kebijakan daerah.
Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengalokasikan anggaran secara lebih bijak, agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kini, publik menunggu langkah lanjutan dari Pemkab Situbondo dalam memastikan bahwa anggaran yang dihemat akan benar-benar digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.
