Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, telah resmi mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 yang mengatur tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).
Keputusan pencabutan tersebut diresmikan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025, yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2025.
“Keputusan ini mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan,” demikian bunyi kutipan dari Kepmen tersebut yang diperoleh pada Kamis (17/4/2025).
1. Satgas dibubarkan seiring keberadaan Otorita IKN
Sebagai pertimbangan utama, keputusan ini diambil mengingat telah terbentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022.
“Dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara yang kini diemban oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, keberadaan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tidak lagi diperlukan,” jelas Kepmen tersebut.
Bos IKN Pastikan Anggaran Rp13,5 Triliun Siap Digelontorkan
Bos IKN Pastikan Anggaran Rp13,5 Triliun Siap Digelontorkan
2. Dasar Pencabutan Satgas Melibatkan Sejumlah Regulasi
Keputusan strategis ini juga didasarkan pada serangkaian regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 turut menjadi pertimbangan.
Tak hanya itu, Surat Menteri Keuangan Nomor S-85/MK.02/2025 tertanggal 19 Februari 2025, yang berkaitan dengan penyesuaian alokasi anggaran untuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, juga menjadi dasar pengambilan keputusan.
3. Aturan Lama Mengenai Satgas IKN Tidak Berlaku Lagi
Dengan diimplementasikannya Keputusan Menteri Nomor 408/KPTS/M/2025 pada tanggal 26 Maret 2025, Keputusan Menteri PUPR sebelumnya secara resmi dinyatakan dicabut dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
Salinan keputusan ini telah didistribusikan kepada Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, beberapa direktur jenderal di lingkungan Kementerian PU, serta Kepala Biro Hukum Kementerian PU.
“Sejak Keputusan Menteri ini diberlakukan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 mengenai Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” demikian bunyi penegasan dalam keputusan Kepmen tersebut.
Rp109 Triliun untuk IKN, Ini Rincian Pembangunan Tahap II
Rp109 Triliun untuk IKN, Ini Rincian Pembangunan Tahap II
