Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah perdebatan menarik muncul terkait aksi pengibaran bendera serial anime populer, One Piece. Kontroversi ini membelah pandangan politisi di Senayan, dengan satu pihak menganggapnya sebagai ekspresi semata, sementara pihak lain melihatnya sebagai potensi tindakan makar.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, dengan tegas menolak anggapan bahwa pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus merupakan tindakan makar. Baginya, gerakan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai bentuk ekspresi murni masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik yang tengah terjadi. “Berlebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Andreas menekankan bahwa ekspresi semacam itu adalah bagian integral dari kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah agar tidak menyikapi aksi pengibaran bendera One Piece ini secara represif. Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini juga berpendapat pemerintah seharusnya mendekati situasi ini dengan cara yang lebih humanis, sebab, menurutnya, “tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara.”
Lebih jauh, Andreas menyarankan pemerintah untuk menjadikan fenomena ini sebagai bahan introspeksi mendalam. Ekspresi masyarakat melalui simbol fiksi ini, kata Andreas, mengindikasikan adanya problem serius di Tanah Air yang perlu segera diatasi. Meskipun demikian, Andreas tetap mengingatkan masyarakat sipil untuk mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan proklamasi.
Namun, respons yang sangat berbeda justru datang dari legislator Partai Golkar, Firman Soebagyo. Ia dengan lugas menduga bahwa aksi pengibaran bendera One Piece ini adalah bagian dari tindakan makar.
“Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan,” tegas politikus Golkar tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025. Firman menegaskan bahwa pengibaran bendera serial anime asal Jepang menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya dilakukan, dan ia mewanti-wanti masyarakat luas untuk tidak terpengaruh.
Firman bahkan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas terduga pelaku provokator ini. “Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan diinterogasi siapa yang menyuruh dan apa motifnya,” pungkas anggota Badan Legislasi DPR itu.
