JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun membantah pernyataan yang menyebut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang memecat Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dari partai tersebut.
“Pak Hasto yang pecat Jokowi itu pernyataan ngawur,” ucap Komarudin di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dia menegaskan, PDIP sebagai partai, punya aturan dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak bisa dipengaruhi siapa pun dalam membuat keputusan.
“Partai ini ada aturannya dan Ibu Megawati itu ketua umum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa juga. Jangan dipikir Hasto bisa pengaruhi Megawati,” ujar Komarudin.
“Jadi jangan segampang itu menilai, apalagi partai besar ini. Mas Hasto suka-suka pecat-pecat orang, proses pemecatan Jokowi itu dari saya ketua bidang kehormatan PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Baca Juga: Golkar Sindir PDIP yang Baru Berani Pecat Jokowi Setelah Tidak Punya Kewenangan
Komarudin pun menuturkan, seharusnya Jokowi menerima secara jantan pemecatan dirinya dan keluarga dari PDIP tanpa perlu mencari kambing hitam.
“Mestinya terima itu secara jantan tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam, Jadi sejak Jokowi dan anak-anak mantunya pindah ke sebelah, masa kita tidak pecat? Tidak bisa dong,” katanya.
“Masa orang partai, rekan-rekan partai yang berdarah-darah ini buat salah kita pecat lalu dia siapa? Kan begitu,” sambung dia.
Menurut Komarudin, proses pemecatan Jokowi sesungguhnya telah dimulai oleh PDIP sejak Oktober 2024. Hal tersebut diawali dengan menginventarisasi seluruh pelanggaran yang dilakukan anggota partai dari seluruh Indonesia.
Baca Juga: PDI-P Umumkan Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby: Menyalahgunakan Kekuasaan, Merusak Demokrasi
Dari hasil inventarisasi tersebut, kata Komarudin, ditemukan adanya pelanggaran berat yang kemudian dilaporkan kepada Megawati untuk selanjutnya disikapi.
Namun ketika itu, Megawati meminta pemecatan tidak diumumkan terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia.
“Ibu waktu itu sampaikan jangan dulu, karena Jokowi ini masih Presiden Republik Indonesia, kita memberi penghormatan kepada beliau,” ujar Komarudin.
“Tapi karena toh kita menghormati orang, kalau orang tidak menghormati kita berarti kan tidak sama, tidak seimbang dong, tapi karena jalan terus ya terpaksa tanggal 16 Desember Ibu memerintahkan Komarudin Watubun mengumumkan pemecatan, begitu caranya ceritanya,” ujar Komarudin.
