PDIP Bantah Hasto yang Pecat Jokowi: Ngawur!

- Penulis

Rabu, 19 Februari 2025 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun membantah pernyataan yang menyebut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang memecat Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dari partai tersebut.

“Pak Hasto yang pecat Jokowi itu pernyataan ngawur,” ucap Komarudin di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia menegaskan, PDIP sebagai partai, punya aturan dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak bisa dipengaruhi siapa pun dalam membuat keputusan.

“Partai ini ada aturannya dan Ibu Megawati itu ketua umum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa juga. Jangan dipikir Hasto bisa pengaruhi Megawati,” ujar Komarudin.

“Jadi jangan segampang itu menilai, apalagi partai besar ini. Mas Hasto suka-suka pecat-pecat orang, proses pemecatan Jokowi itu dari saya ketua bidang kehormatan PDI Perjuangan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat

Komarudin pun menuturkan, seharusnya Jokowi menerima secara jantan pemecatan dirinya dan keluarga dari PDIP tanpa perlu mencari kambing hitam.

“Mestinya terima itu secara jantan tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam, Jadi sejak Jokowi dan anak-anak mantunya pindah ke sebelah, masa kita tidak pecat? Tidak bisa dong,” katanya.

“Masa orang partai, rekan-rekan partai yang berdarah-darah ini buat salah kita pecat lalu dia siapa? Kan begitu,” sambung dia.

Menurut Komarudin, proses pemecatan Jokowi sesungguhnya telah dimulai oleh PDIP sejak Oktober 2024. Hal tersebut diawali dengan menginventarisasi seluruh pelanggaran yang dilakukan anggota partai dari seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Polemik Pagar Laut, Pengamat Ekonomi: Kenapa Sih Laut Dipagarin? | SATU MEJA

Dari hasil inventarisasi tersebut, kata Komarudin, ditemukan adanya pelanggaran berat yang kemudian dilaporkan kepada Megawati untuk selanjutnya disikapi.

Namun ketika itu, Megawati meminta pemecatan tidak diumumkan terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Ibu waktu itu sampaikan jangan dulu, karena Jokowi ini masih Presiden Republik Indonesia, kita memberi penghormatan kepada beliau,” ujar Komarudin.

“Tapi karena toh kita menghormati orang, kalau orang tidak menghormati kita berarti kan tidak sama, tidak seimbang dong, tapi karena jalan terus ya terpaksa tanggal 16 Desember Ibu memerintahkan Komarudin Watubun mengumumkan pemecatan, begitu caranya ceritanya,” ujar Komarudin.

Berita Terkait

Sejarah dan Makna Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei
Aksi May Day 2025: Ribuan Buruh Padati Monas Merayakan Hari Buruh
Menhan Sjafrie Tegaskan: UU TNI Final, Tidak Ada Revisi
Jenderal Soeharto: Layakkah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini?
Mensesneg Ungkap Prabowo Berpeluang Tolak Pengunduran Diri Hasan Nasbi
Sejarah Hari Buruh Nasional: Dari Soekarno hingga Era Reformasi
KPK Ancam Jemput Paksa Dua Anggota DPR Terkait Kasus Dana CSR BI
Mutasi TNI Terbaru: Panglima Agus Subiyanto Rombak 237 Jabatan Strategis

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 12:27 WIB

Sejarah dan Makna Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei

Kamis, 1 Mei 2025 - 10:03 WIB

Aksi May Day 2025: Ribuan Buruh Padati Monas Merayakan Hari Buruh

Kamis, 1 Mei 2025 - 08:56 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan: UU TNI Final, Tidak Ada Revisi

Kamis, 1 Mei 2025 - 07:28 WIB

Jenderal Soeharto: Layakkah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini?

Kamis, 1 Mei 2025 - 07:16 WIB

Mensesneg Ungkap Prabowo Berpeluang Tolak Pengunduran Diri Hasan Nasbi

Berita Terbaru

Family And Relationships

Renata Kusmanto Gugat Cerai Fachri Albar: Profil dan Karier Sang Istri Terungkap

Kamis, 1 Mei 2025 - 13:59 WIB