Gelombang protes dan unjuk rasa meluas di sejumlah daerah sebagai respons terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Masyarakat di berbagai wilayah mendesak pemerintah daerah mereka, yang memiliki kewenangan untuk menentukan tarif PBB-P2, agar segera membatalkan perubahan pungutan yang dinilai memberatkan ini.
Pilihan Editor: Dampak Buruk Anggaran Pendidikan untuk Membiayai MBG
Menanggapi gejolak ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 104 daerah telah menaikkan tarif PBB-P2, dengan 20 di antaranya bahkan menaikkan di atas 100 persen. Kementerian Dalam Negeri pun telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB-P2 ini.
“Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025. Bima menambahkan bahwa imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar senantiasa membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.
Lantas daerah mana saja yang menggelar unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2?
Kabupaten Pati
Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan dalam demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025. Unjuk rasa warga Pati ini berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Selain itu, pernyataan Bupati Pati Sudewo yang terkesan meremehkan, ‘mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun,’ justru membakar semangat warga. Bentuk protes unik pun muncul dengan pengumpulan donasi berupa air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati, yang kemudian meluas hingga Alun-alun Pati.
Meskipun Sudewo sempat membatalkan kebijakan tersebut, ribuan warga Pati tetap berunjuk rasa menuntut politikus Partai Gerindra itu mundur. Kericuhan demonstrasi meletus setelah Sudewo menemui pendemo. Ia keluar dari kantornya menuju halaman dengan naik kendaraan taktis, kemudian keluar melalui pintu kap atas mobil. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya,” kata Sudewo dari atas mobil. Namun, massa yang geram tetap melempari Sudewo dengan sepatu dan botol air mineral saat demonstrasi 13 Agustus 2025 itu berlangsung.
Kini, dinamika politik di Pati berlanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati yang sedang menggulirkan hak angket untuk pemakzulan Sudewo. Masyarakat Pati juga telah membuka posko pelaporan kebijakan Sudewo di dekat DPRD Pati guna mengawal proses hak angket ini.
Kabupaten Bone
Tidak hanya Pati, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, juga dilanda gelombang demonstrasi menolak kenaikan tarif PBB-P2. Kenaikan tarif di sana disebut mencapai 300 persen, meskipun Pemerintah Kabupaten Bone membantah angka tersebut dan mengklaim kenaikan hanya 65 persen. Demonstrasi di Bone berlangsung pada 14 Agustus 2025, sehari setelah unjuk rasa di Pati, dengan lokasi aksi di depan kantor bupati dan kantor DPRD Bone oleh sejumlah masyarakat dan mahasiswa.
Bupati Bone Asman Sulaiman akhirnya membatalkan kebijakan tersebut setelah demonstrasi lanjutan pada 19 Agustus 2025. Pada demonstrasi kemarin, massa sempat merangsek masuk ke halaman kantor bupati. Aksi yang dimulai sejak Selasa pagi itu mulanya berjalan lancar. Mereka menuntut dialog langsung dengan Bupati Bone Asman Sulaiman. Namun, hingga siang hari, Asman tak kunjung menemui massa yang berdemonstrasi. Pemerintah Kabupaten Bone hanya mengutus Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menemui massa. Massa yang tak puas dan geram lantaran Bupati tak kunjung menemui mulai mencoba merangsek masuk ke area dalam kantor Bupati Bone. Aksi tersebut ditanggapi kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan prajurit TNI dengan saling dorong.
Setelah demonstrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone memutuskan menunda kenaikan tarif PBB-P2. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Andi Saharuddin, mengatakan bahwa keputusan penundaan kenaikan tarif PBB-P2 diambil dengan mempertimbangkan arahan Bupati, Kementerian Dalam Negeri, dan desakan publik. Andi menyebut kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone tidak mencapai 300 persen, melainkan 65 persen. Meski begitu, pemerintah tetap menunda kenaikan itu. “Pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan mengkaji ulang penyesuaian (PBB-P2) 65 persen ini,” kata Andi kepada wartawan di kantor Bupati Bone, Selasa, 19 Agustus 2025 malam hari.
Kota Cirebon
Gelombang penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 juga menyasar Kota Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat Kota Cirebon saat ini sedang menggalang donasi dan dukungan untuk memprotes kenaikan PBB-P2, yang sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2024. Kenaikan tarif PBB-P2 di Kota Cirebon ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Masyarakat sudah pernah menggugat regulasi itu ke Mahkamah Agung (MA), namun gugatan tersebut ditolak. Mereka juga sempat beberapa kali melakukan demonstrasi untuk menolak kebijakan itu, namun tarif PBB-P2 tetap naik.
Kini, sejumlah warga Cirebon melihat demonstrasi di Pati sebagai momentum untuk kembali menuntut pemerintah kota mereka. “Kami tidak memungkiri kalau demo di Pati jadi momentum untuk warga Cirebon,” kata Hetta Mahendrati, juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon yang ikut mengonsolidasikan masyarakat Cirebon, ketika dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025. Hetta menyebut demonstrasi lanjutan itu akan berlangsung pada 11 September 2025 mendatang.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah adanya kenaikan PBB hingga seribu persen seperti yang dikeluhkan warga. Menurutnya, sampai saat ini, pihaknya masih mengkaji soal tuntutan masyarakat untuk menurunkan tagihan PBB. “Kalau kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000 persen,” tutur Edo, Kamis, 14 Agustus 2025.
RMN Ivansyah, Andi Adam Faturahman, dan Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini
