Bupati Pati, Sudewo, baru-baru ini menyita perhatian publik setelah secara provokatif menantang masyarakat Pati, Jawa Tengah, untuk mengerahkan massa besar dalam demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sudewo, yang sebelumnya telah mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, menegaskan tidak gentar menghadapi potensi aksi demonstrasi, bahkan jika diikuti puluhan ribu warga.
Dalam sebuah video singkat yang tersebar luas di media sosial, Sudewo dengan gamblang menyatakan, “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan.” Ia bahkan secara terang-terangan menantang warga untuk tidak hanya mengumpulkan 5 ribu pendemo, melainkan hingga 50 ribu massa. Dengan tegas, Sudewo menambahkan, “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju.”
Keputusan kontroversial mengenai kenaikan PBB-P2 sebesar kurang lebih 250 persen ini disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada Ahad, 18 Mei 2025. Rencana kenaikan tarif pajak yang signifikan tersebut mencuat setelah Sudewo menggelar rapat koordinasi dengan para camat serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati).
Menurut Sudewo, penyesuaian tarif Pajak Bumi Bangunan ini bertujuan vital untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Pati. Ia menjelaskan, “Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” seperti yang dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi humas.patikab.go.id.
Sudewo juga menyoroti disparitas signifikan dalam penerimaan PBB. Kabupaten Pati saat ini hanya membukukan pendapatan PBB sebesar Rp 29 miliar, sebuah angka yang jauh di bawah Kabupaten Jepara (Rp 75 miliar) serta Kabupaten Rembang dan Kudus (masing-masing Rp 50 miliar). Padahal, ia beralasan, Kabupaten Pati memiliki potensi geografis dan ekonomi yang lebih besar dibanding ketiga daerah tersebut.
Dengan kenaikan tarif PBB-P2 ini, Sudewo berharap dapat memenuhi kebutuhan pendanaan mendesak untuk berbagai program strategis di Kabupaten Pati, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang krusial. “Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi,” jelas Sudewo. Ia menambahkan bahwa kesepakatan ini mendapat dukungan dari para camat dan kepala desa, “Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini.”
