Pati, Jawa Tengah, bersiap menghadapi gelombang demonstrasi besar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aksi tersebut menyoroti serangkaian kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dinilai kontroversial dan memicu keresahan luas di kalangan warga.
Teguh Istiyanto, salah satu koordinator aliansi, dengan tegas menyatakan tujuan utama aksi ini: menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. “Lengserkan Sudewo,” serunya pada Selasa, 12 Agustus 2025, sehari sebelum demonstrasi. Meskipun Bupati Sudewo sempat bertemu dengan para koordinator, gelombang protes tidak surut, menunjukkan tekad kuat massa untuk turun ke jalan.
Solidaritas masyarakat Pati terlihat jelas dari derasnya aliran donasi logistik untuk unjuk rasa. Tumpukan air mineral, uang tunai, makanan, hingga hasil pertanian seperti pisang dan semangka, memenuhi trotoar hingga bahu jalan di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati, bahkan meluas hingga sebagian alun-alun. Pengumpulan donasi ini telah dimulai sejak 1 Agustus 2025, mencerminkan dukungan akar rumput yang masif.
Lantas, kebijakan apa saja yang membuat warga Pati memutuskan untuk berunjuk rasa?
1. Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 Persen
Kebijakan ini menjadi salah satu pemicu utama kemarahan warga. Bupati Sudewo menjelaskan bahwa rencana kenaikan tarif PBB-P2 telah disepakati dalam rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada Ahad, 18 Mei 2025. Sudewo beralasan, “Kesepakatannya itu sebesar lebih-kurang 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan. Selama 14 tahun tidak naik.” Kenaikan ini, menurutnya, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendanai beragam program pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Peraturan Bupati (Perbup) Pati yang terbit Mei 2025 menyebut kenaikan ini akibat penghitungan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Namun, setelah gelombang protes warga Pati, Sudewo mengklarifikasi bahwa kenaikan 250 persen tidak berlaku untuk semua golongan tarif, ada pula yang di bawah 100 persen. Akhirnya, pada 9 Agustus 2025, politikus Partai Gerindra itu mengeluarkan surat edaran yang membatalkan kenaikan PBB-P2 dan mengembalikan kebijakan pajak ke tarif tahun sebelumnya, merespons desakan publik.
2. Perubahan Ketentuan Hari Sekolah dari Enam Hari menjadi Lima Hari
Selain PBB-P2, kebijakan Sudewo terkait hari sekolah juga menuai protes. Bupati sempat mengubah ketentuan enam hari sekolah di Pati menjadi lima hari, yang rencananya akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini segera disikapi oleh Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi).
Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh, pada Rabu, 6 Agustus 2025, mengutarakan kekhawatirannya bahwa program lima hari sekolah ini dapat mengganggu kegiatan lembaga pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah. Jam belajar yang lebih panjang dalam skema lima hari sekolah dikhawatirkan membuat santri kelelahan sepulang sekolah, sehingga sulit mengikuti kegiatan TPQ dan Madin. Menanggapi protes ini, Sudewo kemudian membatalkan kebijakan lima hari sekolah tersebut.
3. Pembubaran Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati
Puluhan warga telah berkumpul di trotoar depan Kantor Bupati Pati sejak 1 Agustus 2025 untuk mengumpulkan donasi bagi unjuk rasa yang akan digelar. Aktivitas penggalangan sumbangan ini sempat memanas ketika Pemerintah Kabupaten Pati melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyita sejumlah barang yang dikumpulkan, termasuk ratusan karton air mineral.
Kejadian ini memicu adu mulut antara warga dan perwakilan Pemkab Pati. Namun, setelah sejumlah warga mendatangi kantor Satpol PP Pati, barang donasi tersebut akhirnya dikembalikan. Bupati Pati Sudewo kemudian meminta maaf atas insiden tersebut, berdalih bahwa Satpol PP hanya berupaya agar kegiatan kirab tahunan yang dijadwalkan di wilayah tersebut tidak terganggu.
4. Pernyataan Menantang Warga untuk Demo Tolak Kenaikan PBB
Menjelang rencana aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif PBB-P2, Bupati Sudewo justru mengeluarkan pernyataan yang dianggap menantang masyarakat. Ribuan warga Pati, termasuk para santri, dikabarkan akan berdemonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025. Menanggapi hal ini, Sudewo terekam dalam video pendek yang tersebar di media sosial menantang masyarakat Pati untuk mengerahkan massa yang besar.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dalam video tersebut, seraya menegaskan tidak akan mundur dari keputusan menaikkan PBB-P2 meskipun didemo puluhan ribu warga. Namun, pada 7 Agustus 2025, Sudewo kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut, mengklaim adanya miskomunikasi dan tidak ada maksud untuk menantang warganya berunjuk rasa.
Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini
