Berikut adalah artikel yang telah ditingkatkan:
—
Menguak Negara-negara dengan Tarif Pajak Penghasilan Tertinggi di Dunia: Komitmen untuk Kesejahteraan Publik
Di seluruh penjuru dunia, sejumlah negara mengambil langkah proaktif dengan memberlakukan tarif pajak penghasilan yang substansial. Kebijakan ini bukan tanpa alasan; penerimaan pajak yang tinggi menjadi tulang punggung bagi pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan pelayanan publik yang komprehensif, baik untuk individu maupun korporasi. Berdasarkan laporan *The Economic Times* pada 18 Februari 2025, berikut adalah daftar negara-negara yang dikenal dengan penerapan tarif pajak penghasilan yang paling tinggi.
Pantai Gading
Pantai Gading memegang predikat sebagai negara dengan tarif pajak penghasilan individu tertinggi di dunia, mencapai 60 persen. Pungutan pajak yang signifikan ini secara langsung dialokasikan kembali untuk mendukung berbagai pelayanan publik esensial yang dinikmati oleh seluruh warganya, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan sosial.
Finlandia
Beranjak ke Eropa Utara, Finlandia pernah menetapkan pajak penghasilan pribadi (PPh) yang mencapai puncaknya pada tahun 1995 sebesar 62,2 persen. Meskipun tarifnya sedikit menurun, pada tahun 2024 negara ini masih memberlakukan PPh sebesar 56,95 persen. Pajak yang tinggi ini menjadi fondasi bagi sistem jaminan sosial Finlandia yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, meliputi akses kesehatan dan pendidikan gratis, serta beragam fasilitas publik lainnya.
Jepang
Sebagai raksasa teknologi global, Jepang turut menerapkan tarif pajak yang substansial bagi penduduknya. Pajak ini krusial untuk menopang program pensiun nasional dan layanan kesehatan yang vital, terutama dalam menghadapi populasi lansia yang terus bertumbuh. Pada tahun 2024, PPh individu Jepang mencapai 55,95 persen, sementara PPh badan ditetapkan sebesar 30,62 persen, dan PPN sebesar 10 persen, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas sosial.
Denmark
Model kesejahteraan Denmark seringkali dijadikan contoh sukses pengalokasian pajak yang efektif. Dengan tarif PPh individu mencapai 55,9 persen pada tahun 2024, ditambah PPh badan 22 persen dan PPN 25 persen, negara ini berhasil menjamin akses yang setara dan mudah terhadap pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial bagi seluruh warganya, sebuah bukti nyata dari investasi pajak yang kembali kepada masyarakat.
Austria
Berbeda dengan beberapa negara sebelumnya, Austria menerapkan sistem pajak progresif yang unik: semakin tinggi pendapatan individu, semakin besar pula rasio pajak yang dikenakan. Pada tahun 2024, rasio PPh individu tertinggi di Austria menyentuh angka 55 persen, menjadikannya puncak tertinggi dalam sejarah penerapan pajak di negara tersebut. Sementara itu, PPh badan ditetapkan sebesar 24 persen dan PPN 20 persen. Seluruh penerimaan pajak ini dialokasikan untuk mendanai layanan sosial dan kesehatan berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh seluruh penduduk Austria, mencerminkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan warga.
Belgia
Belgia, sebagai salah satu negara di Eropa, juga mencatatkan diri dengan tarif pajak penghasilan individu yang tinggi, mencapai 53,7 persen. Dana pajak ini secara cermat diinvestasikan kembali untuk mewujudkan pelayanan transportasi publik yang andal, sistem kesehatan yang berkualitas, serta berbagai jaminan sosial lainnya, memastikan kualitas hidup yang baik bagi warganya.
Swedia
Di Swedia, PPh individu pernah mencapai puncaknya pada tahun 1996 dengan rasio 61,86 persen. Namun, pada tahun 2024, tarif tersebut telah disesuaikan menjadi 52 persen. Sementara itu, PPh badan sebesar 20,6 persen dan PPN 25 persen. Sekali lagi, di negara Nordik ini, tingginya tarif pajak diterjemahkan langsung menjadi manfaat konkret bagi masyarakat: layanan kesehatan dan pendidikan gratis, dukungan keluarga, serta jaminan sosial yang komprehensif, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Belanda
Terakhir dari daftar ini, Belanda, atau yang akrab disebut Negeri Kincir Angin, memberlakukan tarif pajak penghasilan individu sebesar 49 persen. Dana yang terkumpul dari pungutan pajak ini secara efisien dialokasikan untuk membiayai pelayanan transportasi publik yang prima, jaminan kesehatan yang merata, akses pendidikan berkualitas, dan berbagai fasilitas umum lainnya, yang semuanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara.
Kondisi Pajak di Indonesia
Beralih ke konteks domestik, Indonesia menerapkan skema tarif pajak penghasilan pribadi (PPh) yang bersifat progresif, berkisar antara 5 persen hingga 30 persen. Besaran tarif ini disesuaikan dengan strata penghasilan wajib pajak; semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula persentase pajak yang dikenakan.
Data terkini dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga April 2025, penerimaan pajak Indonesia telah mencapai angka Rp 557,1 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak ini terus menunjukkan tren penguatan. Namun, perlu dicatat bahwa setoran penerimaan pajak pada April 2025 tercatat menurun sebesar 10,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dalam upaya serius untuk menggenjot dan mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan penyegaran kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak. Pada 23 Mei 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru.
Vindry Florentin turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mengapa Target Penerimaan Pajak Tidak Tercapai
—
