Ragamutama.com – , Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk Presiden Joko Widodo sebagai perwakilan Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025, telah memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh partai politik hingga para analis politik.
Pilihan Editor:Anak-anak Korban Ganda Jajanan Halal Mengandung Unsur Babi
Berikut beberapa poin penting dan kontroversi seputar penunjukan Jokowi oleh Prabowo:
Alasan Prabowo Memilih Jokowi
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan alasan di balik penunjukan Jokowi. Ia menekankan pertemuan langsung antara Jokowi dan Paus Fransiskus saat kunjungan apostolik Paus pada awal September 2024. Saat itu, Jokowi masih menjabat presiden. Muzani menyatakan bahwa Prabowo menilai pentingnya kehadiran seorang mantan kepala negara dalam acara tersebut.
“Sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu. Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat serta bangsa Indonesia di Vatikan,” jelas Muzani di Kompleks MPR/DPR/DPD pada Jumat, 25 April 2025.
Selain Jokowi, rombongan delegasi Indonesia juga mencakup Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Pertanyaan dari Politisi PDIP: Mengapa Bukan Wakil Presiden?
Politisi PDIP, Aria Bima, mempertanyakan keputusan Prabowo untuk tidak menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berpendapat bahwa Gibran memiliki posisi yang strategis untuk mewakili pemerintah dalam menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.
“Saya mempertanyakan kenapa enggak Wakil Presiden yang berangkat?” ujar Aria Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.
Pakar Komunikasi Politik: Jokowi sebagai Strategi Meredam “Matahari Kembar”
Hendri Satrio, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, mengemukakan bahwa beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris juga seringkali mengirimkan mantan pemimpin negara mereka ke acara pemakaman Paus.
“Itu biasa dilakukan Amerika Serikat dan Inggris,” katanya saat dihubungi, Kamis, 24 April.
Hendri berpendapat bahwa langkah Prabowo ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan menegaskan posisi Prabowo sebagai presiden saat ini, dengan Jokowi sebagai perwakilan.
Direktur PARA Syndicate: Sebuah Blunder Politik
Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, menilai keputusan Prabowo mengutus Jokowi sebagai sebuah kesalahan politik. Ia menyinggung masuknya Jokowi dalam nominasi tokoh terkorupsi 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Virdika berpendapat bahwa rekam jejak Jokowi telah tercatat dalam catatan politik internasional. Meskipun hanya nominasi, reputasi Jokowi terkait korupsi dapat merusak citra Indonesia. “Mengutus Jokowi seperti mengirim pesan blunder. Indonesia mengirim figur yang dicurigai publik global ke ruang yang dijaga ketat secara moral. Ini bukan soal hukum, ini soal pesan politik,” jelasnya saat dihubungi, Kamis, 24 April 2025.
Virdika menambahkan, pemakaman Paus Fransiskus bukan hanya acara kenegaraan, tetapi juga panggung etika global. Persepsi internasional, menurutnya, lebih berpengaruh daripada fakta hukum. Penggunaan figur dengan citra kontroversial akan merusak kredibilitas diplomasi Indonesia.
Lebih lanjut, Virdika menyayangkan hilangnya momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan empati kepada umat Katolik di Indonesia, mengingat acara pemakaman tersebut memiliki makna sakral bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia.
“Dengan memilih mengutus Jokowi, figur yang dipertanyakan integritas moral dan etikanya di ruang publik, Prabowo seolah mengabaikan suasana kebatinan umat Katolik sendiri,” katanya.
Hendrik Yaputra dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
