Ragamutama.com – , Jakarta – Gubernur Riau, Abdul Wahid, memaparkan komitmen dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi hak-hak buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Venue Tenis Region Office PTPN IV Regional III, Kamis, 1 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Wahid menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja lepas yang rentan terhadap pelanggaran hak.
“Program BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Provinsi Riau memastikan perlindungan bagi seluruh masyarakat pekerja,” tegas Wahid, disambut antusias oleh 500 anggota organisasi serikat pekerja dan buruh yang hadir.
Wahid menyatakan kebanggaannya atas peringatan May Day tahunan, yang ia pandang sebagai upaya serius untuk mengurangi kesenjangan antara pengusaha dan pekerja. Beliau kemudian membacakan sebuah pantun:
Kalau tuan dengar guruh
Jangan buru kaburan
Hari ini kita bersama buruh
Kita jemput kemakmuran
Gubernur Wahid menekankan bahwa buruh bukan hanya sebagai alat produksi, melainkan subjek penting dalam industri yang berperan krusial dalam pencapaian hasil produksi. Oleh karena itu, beliau meminta para pengusaha untuk memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan buruh.
Ia mencontohkan perusahaan yang menjadikan buruh sebagai pemegang saham, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi tenaga kerja sebagai aset utama perusahaan.
Wahid juga menyoroti tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Riau, yang menempati peringkat kedua setelah Jawa Tengah tahun ini. Kondisi ini, khususnya di Indragiri Hilir, kampung halamannya sendiri, terjadi akibat kebijakan PT Sambu Grup, perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Riau, setelah mengalami kekurangan bahan baku.
Jumlah PHK di Riau mencapai lebih dari 300 ribu orang. “Ini merupakan isu krusial, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 bahkan 5.0,” ungkap Wahid.
Menyikapi tantangan tersebut, Pemerintah Riau berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan kerja berbasis teknologi, mendorong pendidikan vokasi dan kewirausahaan, serta memastikan regulasi yang adil bagi seluruh pelaku hubungan industrial.
“Melalui May Day, Pemerintah Riau ingin menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja merupakan bagian integral dari misi pembangunan daerah yang inklusif. Penguatan kompetensi ketenagakerjaan lokal, penciptaan lapangan kerja baru, dan perlindungan hak buruh menjadi prioritas dalam setiap kebijakan strategis daerah,” tegas Wahid.
Wahid juga menekankan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional 2025 merefleksikan komitmen demokrasi Pemerintah Riau dalam memberikan ruang kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Bersama Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, Wahid tengah mencari lokasi yang tepat untuk menyediakan wadah bagi seluruh komunitas, termasuk buruh, untuk menyampaikan aspirasinya. Rencananya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan bekas kantor Wali Kota Pekanbaru akan diubah menjadi alun-alun kota.
“Saya berkomitmen untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib. Namun, saya mohon agar lingkungan tetap dijaga,” kata Wahid.
Perhatian khusus juga diberikan kepada pekerja sektor platform digital seperti pengemudi dan kurir online yang seringkali kurang terlindungi secara hukum. Wahid mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, pekerja, dan lembaga terkait, untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas dan inklusif.
Hal ini perlu dilakukan melalui kolaborasi untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing, adaptif terhadap teknologi, dan siap menghadapi bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Kondusifitas juga dibutuhkan untuk menarik investasi dan arus modal ke Riau, sehingga keseimbangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja dapat tercipta.
“Hari ini kita berkolaborasi. Semua harus terbuka. Pemerintah harus mendengarkan. Pengusaha harus berbesar hati. Karena kita harus hidup berdampingan, saling mengerti dan saling menguntungkan. Insya Allah, Pemerintah Riau akan selalu menjamin hak-hak buruh,” tutup Wahid.
Sembilan serikat pekerja dan buruh menyampaikan aspirasinya di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Venue Tenis Region Office PTPN IV Regional III, Kamis, 1 Mei 2025.
Organisasi yang hadir antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN).
Selain itu, Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI), Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI), Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPT-Bun) PTPN IV Regional III, dan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI).
Para ketua serikat dan konfederasi menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian. Korwil KSBSI Riau, Juandy Hutauruk, mengawali dengan menyampaikan isu upah layak. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah 6,5 persen pada tahun 2025, implementasinya di beberapa sektor belum sepenuhnya terwujud.
“Meskipun pernyataan Presiden disambut baik, implementasinya di beberapa sektor mengalami kendala. Kami berharap diskusi lebih lanjut dilakukan sebelum tahun 2026 untuk membahas implementasi upah sektoral berikutnya, guna mencegah protes dan resistensi dari pekerja,” tegas Juandy.
KSBSI nasional dan daerah menyoroti beberapa implementasi struktur skala upah berdasarkan peraturan yang ada, termasuk pengecualian kemampuan perusahaan yang menjadi kendala. Hal ini juga berlaku bagi pekerja informal dan pekerja tanpa majikan, seperti pengemudi ojek online. “Perlu dicari solusi agar mereka mendapatkan jaminan yang lengkap, termasuk keselamatan kerja,” jelas Juandy.
Selain upah, PHK masih menjadi ancaman bagi buruh di Riau, yang menempati peringkat kedua setelah Jawa Tengah dalam jumlah PHK tahun ini.
Ketua DPD KSPSI Riau, Nursal Tanjung, meminta revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong keterlibatan perwakilan organisasi pekerja dan buruh dalam pembahasan revisi tersebut. Menurutnya, selama ini hanya pemerintah dan DPRD yang terlibat, padahal aturan tersebut langsung berdampak pada buruh.
Nursal Tanjung juga mendorong penghapusan outsourcing dan pembentukan Satgas PHK di Riau. “Masalah PHK perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terulang kembali dan menjadi citra negatif bagi Riau.”
Menurutnya, PHK memicu banyak anak muda untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Padahal Riau merupakan salah satu tujuan investasi terbesar di Indonesia.
Nursal Tanjung juga meminta Pemerintah Riau memperjuangkan aspirasi buruh agar pemerintah dan DPR tidak mengesahkan pasal-pasal yang merugikan buruh. “Kita boleh menerima investasi asing, tapi jangan sampai mengorbankan buruh.”
Pekerja juga memperjuangkan pembatalan UU Cipta Kerja yang dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kami menginginkan UU yang manusiawi dan adil bagi buruh. Kami membutuhkan pekerjaan dan akan terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Pembatalan UU Cipta Kerja akan menjadi kemenangan moral bagi buruh,” tegas Nursal Tanjung.
Selain kesejahteraan, isu kesetaraan gender dan perlindungan pekerja perempuan juga disampaikan. Meskipun secara umum kondisi ini terlihat baik, diskriminasi dan kekerasan seksual masih terjadi di tempat kerja.
Korwil KSBSI Riau, Kormaida Br. Siboro, mengatakan organisasinya sering menerima pengaduan dari Asisten Rumah Tangga (ART) terkait kekerasan dan pelecehan seksual, serta kurangnya jaminan cuti melahirkan dan ruang menyusui di tempat kerja.
“Bersama serikat buruh, pemerintah, dan pengusaha, kami mendorong agar masalah ini dibahas secara intensif untuk mencari solusi,” ujar Kormaida Br. Siboro.
Para ketua serikat dan konfederasi buruh menyerahkan butir-butir aspirasi secara tertulis kepada Pemerintah Riau melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Boby Rachmat, selaku Ketua Panitia May Day 2025 di Riau.
Pilihan Editor: Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diproyeksikan Turun
