Mafia Beras Mengintai, Kementan Evaluasi Pengalaman Lalu Usai Ditegur Wapres

- Penulis

Sabtu, 19 April 2025 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“`html

Ragamutama.com, Jakarta – Menanggapi pemberitaan mengenai Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang dikabarkan menerima teguran dari wakil presiden karena tindakan penutupan perusahaan yang diduga terlibat praktik mafia beras, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di masa lalu, selama periode jabatan Amran sebelumnya.

“Pernyataan Bapak Menteri dalam rekaman video yang beredar mengacu pada pengalaman beliau ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertanian,” kata Arief dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Jumat, 18 April 2025. Arief merujuk pada cuplikan pidato Amran saat menghadiri acara wisuda di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Kamis, 10 April 2025.

Menurut Arief, Mentan Amran memaknai teguran tersebut sebagai sebuah masukan konstruktif. Teguran itu, lanjutnya, menjadi pengingat penting bagi Amran untuk senantiasa berhati-hati dan cermat dalam mengambil setiap langkah strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional.

Melalui cerita tersebut, Arief menjelaskan, Amran ingin menekankan bahwa dengan dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden, ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas dalam membela kepentingan petani dan menjaga kepentingan nasional. Arief menegaskan bahwa Amran memegang teguh prinsip keberpihakan kepada petani dan tidak akan gentar dalam memberantas praktik mafia pangan, meskipun menghadapi risiko yang besar.

Baca Juga :  Asita Bali Harap Tiket Pesawat Domestik Turun 10 Persen untuk Genjot Pariwisata

Arief mengklaim bahwa di bawah kepemimpinan Amran, Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, telah berhasil mengungkap sebanyak 784 kasus yang melibatkan mafia pangan sejak era Presiden Joko Widodo. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pupuk, hortikultura, peternakan, hingga beras. Dari total kasus tersebut, sebanyak 411 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, di internal kementerian, sebanyak 1.500 pegawai telah dikenai sanksi berupa demosi dan mutasi karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan integritas.

Arief menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan praktik mafia pangan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari Presiden dan Wakil Presiden. Ia menyatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, bersama wakil presiden mereka, memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi mafia pangan. “Siapa pun yang terbukti merugikan petani—baik itu mitra kerja, pengamat, maupun pegawai internal—akan ditindak tegas tanpa kompromi,” tegas Arief.

Sebelumnya, Amran mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat teguran dari seorang wakil presiden karena telah menutup perusahaan yang dimiliki oleh mafia beras. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik nama wakil presiden tersebut maupun kapan teguran itu diberikan. Ia hanya menyampaikan bahwa perusahaan mafia beras tersebut dimiliki oleh pemain-pemain besar di industri ini.

Baca Juga :  Konflik Rempang: Warga Tolak Klaim Pemerintah Soal Investasi dan Transmigrasi

“Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya,” ujar Amran dalam video yang dipantau melalui kanal Youtube Universitas Hasannudin pada Jumat, 18 April 2025.

Amran mengakui bahwa ia sempat dimarahi karena menutup perusahaan tersebut. Meskipun demikian, ia justru menyampaikan rasa terima kasih atas teguran tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya telah berkomitmen untuk menutup perusahaan tersebut karena telah melanggar regulasi yang berlaku. “Kami dimarahi. Kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena melanggar regulasi di republik ini,” tegasnya.

Tempo telah berupaya untuk mengkonfirmasi identitas wakil presiden dan nama perusahaan yang dimaksud kepada Amran, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Tempo juga telah menghubungi Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, untuk meminta konfirmasi terkait pernyataan Amran tersebut, namun permintaan konfirmasi tersebut juga belum mendapatkan tanggapan.

Hendrik Yaputra turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Terpopuler: Sri Mulyani Sampaikan Perintah Jokowi, Tito Karnavian Bilang Ubi dan Syahrul Yasin Limpo Sebut Sagu

“`

Berita Terkait

Polemik Pulau Aceh-Sumut: Kemendagri Serahkan Temuan ke Prabowo, Apa Isinya?
Iran Klaim Bobol Pertahanan Israel, Saling Serang Memanas!
Konflik Israel-Iran Memanas, Trump: AS Bisa Terlibat!
Ijazah Jokowi: Kubu Ungkap Alasan Penolakan Tunjukkan Asli, Hindari Chaos?
Kepala Intelijen Garda Revolusi Iran Tewas, Misteri di Balik Kematian?
Prabowo ke Rusia, Sinyal Kuat Indonesia di Mata Putin?
Fadli Zon Dikecam, WNI Belanda Tuntut Cabut Pernyataan Pemerkosaan 1998
Pengacara Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu, Upaya Jatuhkan Presiden?

Berita Terkait

Senin, 16 Juni 2025 - 19:52 WIB

Polemik Pulau Aceh-Sumut: Kemendagri Serahkan Temuan ke Prabowo, Apa Isinya?

Senin, 16 Juni 2025 - 17:27 WIB

Iran Klaim Bobol Pertahanan Israel, Saling Serang Memanas!

Senin, 16 Juni 2025 - 14:57 WIB

Konflik Israel-Iran Memanas, Trump: AS Bisa Terlibat!

Senin, 16 Juni 2025 - 11:22 WIB

Ijazah Jokowi: Kubu Ungkap Alasan Penolakan Tunjukkan Asli, Hindari Chaos?

Senin, 16 Juni 2025 - 11:02 WIB

Kepala Intelijen Garda Revolusi Iran Tewas, Misteri di Balik Kematian?

Berita Terbaru

finance

Wall Street Hijau, Rapat The Fed Bayangi Kenaikan Awal Pekan

Senin, 16 Jun 2025 - 21:57 WIB

entertainment

Serial Reacher, Agnez Mo dan Anggun: Misteri Apa Sebenarnya?

Senin, 16 Jun 2025 - 20:57 WIB

sports

Marquez Bingung di Tes MotoGP Aragon 2025, Bagnaia Unggul?

Senin, 16 Jun 2025 - 20:52 WIB