Kredit UMKM Lampung Dihantam NPL, Bank Indonesia Soroti Tantangan Penyaluran KUR
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, kini menghadapi tekanan serius. Penurunan volume dan kualitas kredit UMKM menjadi sorotan utama, ditandai dengan lonjakan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Per Mei 2025, NPL UMKM tercatat sebesar 4,49 persen, meningkat dari 4,36 persen pada April 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa kondisi ini adalah cerminan dari situasi ekonomi yang kurang menguntungkan belakangan ini. “Kami terus mencermati situasi ini agar tidak berlangsung terlalu lama karena jika dibiarkan, dapat menurunkan daya tahan ekonomi kita,” ujar Bimo Epyanto di kantornya, Kamis (26/6), mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang.
Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, optimisme terhadap prospek penyaluran kredit, khususnya dari sektor perbankan di Lampung, tetap membara. Bank-bank di wilayah ini menunjukkan semangat tinggi untuk terus menyalurkan pembiayaan, terutama kepada sektor-sektor utama penopang perekonomian daerah. Optimisme ini tak lepas dari performa positif sektor pertanian dan komoditas unggulan Lampung, seperti kopi, kakao, dan padi, yang menjadi tulang punggung ekonomi provinsi. Bimo Epyanto menjelaskan, “Harga-harga komoditas ini dalam beberapa waktu terakhir cukup bagus dan diperkirakan akan stabil hingga akhir tahun,” memberikan angin segar bagi kinerja sektor yang banyak dibiayai perbankan.
Namun, tantangan nyata tetap membayangi, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bimo mengakui adanya sejumlah kendala administratif dalam pemenuhan persyaratan KUR oleh para debitur, yang pada akhirnya menghambat ekspansi kredit. “Pihak bank menyampaikan bahwa mereka kesulitan menyalurkan KUR karena terbentur oleh regulasi. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, tapi ini perlu jadi perhatian bersama,” ungkap Bimo Epyanto, menyoroti kompleksitas regulasi yang menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan strategis ini.
Padahal, perbankan memiliki target ambisius dalam penyaluran KUR, yakni sekitar 22 persen dari total kredit komersial. Hambatan administratif ini, ditambah dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, menyebabkan ekspansi kredit UMKM menjadi terbatas. Di sisi lain, seiring meningkatnya risiko NPL, perbankan juga semakin memperketat prinsip kehati-hatian dalam memilih debitur, menciptakan dilema antara target pembiayaan dan manajemen risiko.
Dampak dari kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan ini juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Jan Ayu Linda Soedibyo, pemilik UMKM fesyen, mengungkapkan bahwa penjualan produknya terdampak signifikan, khususnya akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah. “Pas mulai efisiensi agak terasa. Seragam juga standarnya turun. Harganya juga turun,” jelas Linda saat ditemui di Lampung City Mall, menggambarkan bagaimana kebijakan anggaran pemerintah secara langsung memengaruhi daya beli institusi yang merupakan pasar utama bagi produk UMKM-nya.
