Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kerap kali memicu perdebatan publik melalui wacana-wacana kebijakannya yang dianggap belum matang oleh beberapa peneliti media sosial. Sebaliknya, para pengamat komunikasi melihat tindakan Dedi sebagai strategi “investasi politik”.
Julukan “gubernur konten” disematkan pada Dedi Mulyadi karena berbagai kontroversi yang ia ciptakan, termasuk rencana pengiriman “anak nakal” ke barak militer dan usulan vasektomi wajib bagi penerima bantuan sosial. Hal ini memicu perbincangan hangat di dunia maya.
Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, menganggap kehadiran Dedi yang masif di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” untuk mempersiapkan langkah-langkah politiknya di masa depan.
Berbeda dengan Kunto, Diding Bajuri, pengamat kebijakan publik, menilai kehadiran Dedi di media sosial menciptakan citra kepemimpinan yang terkesan “one-man show”.
Namun, Dedi Mulyadi membela diri dengan mengatakan kehadirannya di media sosial mampu memangkas anggaran iklan rutin pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ika Idris, peneliti media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, menilai aktivitas Dedi di media sosial sebagai hal yang “wajar”, tetapi ia menyoroti wacana-wacana kebijakan yang seringkali belum matang dan justru menimbulkan kegaduhan.
“Jangan sampai kebijakan [yang] masih dalam tahapan ide, sudah disampaikan ke publik dengan pola komunikasi yang sangat telanjang,” tegas Ika.
Apa saja wacana kebijakan Dedi Mulyadi yang kontroversial?
Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, Dedi Mulyadi telah melontarkan sejumlah wacana kebijakan yang menuai pro dan kontra.
Berikut beberapa kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi selama Maret hingga April 2025:
Tangisan di Puncak
Dua pekan setelah menjabat, Dedi Mulyadi terekam kamera menangis saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan wisata Taman Nasional Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Tangisannya dikaitkan dengan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan di Puncak, Bogor.
Peristiwa ini memicu beragam reaksi, ada yang menilai sebagai tindakan “konten”, namun ada pula yang melihatnya sebagai bentuk transparansi.
Pemberantasan Premanisme
Pada pertengahan Maret, Dedi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme untuk mengatasi gangguan yang dianggap menghambat iklim investasi. Langkah ini menuai kritik dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Barat yang merasa langkah tersebut menyudutkan organisasi masyarakat.
Meskipun Dedi telah meminta maaf, polemik berlanjut hingga April, ketika Ketua GRIB, Rosario de Marshal alias Hercules, mengancam akan mendatangi kantor gubernur.
Mengirim “anak nakal” ke barak militer
Di akhir April 2025, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengirim “anak nakal” dan anak-anak kecanduan gim online ke barak militer untuk belajar disiplin. Rencana ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang mempertanyakan pendekatan militeristik tersebut.
Wajib vasektomi bagi laki-laki berkeluarga untuk mendapatkan bansos
Dedi Mulyadi mengusulkan kewajiban vasektomi bagi laki-laki miskin yang ingin mendapatkan bantuan sosial, dengan insentif Rp500.000. Alasannya untuk menekan laju kelahiran di kalangan masyarakat miskin.
“Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB [keluarga berencana], sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh,” jelas Dedi.
Usulan ini menuai kontroversi, dengan banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut diskriminatif.
Apa reaksi Dedi Mulyadi dijuluki ‘Gubernur Konten’?
Pada akhir April lalu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut Dedi Mulyadi sebagai “gubernur konten”.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan kepala daerah beberapa provinsi, Rudy secara khusus menyapa Dedi Mulyadi yang turut hadir.
“Terima kasih banyak Bu Wamen [Dalam Negeri] dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi,” ujar Rudy seperti dikutip dari Tempo.co.
Dedi Mulyadi menanggapi julukan tersebut dengan mengatakan bahwa konten-kontennya berhasil menurunkan anggaran iklan rutin Pemprov Jabar.
“Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar [dari] kerja sama dengan media Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3miliar tapi viral terus,” kata Dedi, seperti dikutip dari Tempo.co.
Bagaimana respons warga Jabar terkait polemik Dedi Mulyadi?
Andi Daffa, warga Cimahi, Jawa Barat, mengaku sering melihat konten Dedi Mulyadi di media sosialnya, meskipun ia tidak mengikuti akun gubernur tersebut. Ia mengakui kebijakan Dedi selalu memicu perbincangan, termasuk kerja samanya dengan TNI AD terkait pelatihan bela negara, pencegahan kejahatan, dan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Itu salah satu kebijakannya yang harus dikritisi,” ujarnya.
Daffa mengakui Dedi responsif terhadap isu-isu di wilayahnya, namun hal itu menunjukkan kesan Dedi “menangani hal-hal teknis” yang seharusnya ditangani oleh pejabat dinas terkait.
“Harusnya bisa lebih memikirkan hal-hal yang lebih luas lagi.”
Berbeda dengan Andi, Dini Dwi Astuti, warga Kota Bandung, melihat aktivitas Dedi di media sosial sebagai upaya membangun citra diri untuk maju ke kancah nasional.
“Segala sesuatu itu harus dibangun karena sekarang zamannya seperti ini, membangun image saat ini melalui konten lebih efektif. Semua orang berhak menurut saya. Itu hak dia.”
Ia menilai ide-ide Dedi orisinal, meski kontroversial, dan di baliknya terdapat niat baik untuk membangun Jawa Barat. Ia menyambut baik kebijakan pelarangan wisuda dan study tour, pembatasan penggunaan telepon genggam, dan pendidikan ala militer bagi anak-anak nakal.
“Ide yang keren banget. Itu sih yang paling saya suka dari beberapa ide yang lain karena anak-anak kita benar-benar harus dilindungi” ucap Dini antusias.
Novi Mulyani, warga Jawa Barat lainnya, memiliki pandangan berbeda. Ia menganggap kebijakan tersebut menghalangi siswa untuk menciptakan kenangan dengan teman dan guru sekolah. Ia juga kurang setuju dengan cara Dedi mengontenkan segala kegiatannya sebagai gubernur di media sosial.
Menurutnya, Dedi cukup menunjukkan kinerja nyata sebagai gubernur, dan warga akan mengetahuinya sendiri.
“Yang saya mau, seorang pemimpin itu aktif, enggak usah di media sosial sih, tapi aktif langsung dengan rakyatnya.”
“Tidak usah pencitraan lah,” tegasnya.
Sama seperti Dini, Novi menduga aktivitas Dedi di media sosial sebagai langkah menuju Pilpres mendatang. Melalui konten-kontennya, Dedi tengah membangun citra positif sebagai tokoh publik.
“Pasti yang diperlihatkan bagusnya kan kalau di kontennya. Kalau menurut saya, ada ke situ (pilpres). Pasti dia ingin jadi RI1 suatu saat, enggak tahu kapan,” ujar Novi.
Apa reaksi warganet soal konten Dedi Mulyadi di medsos?
Ika Idris, peneliti media sosial dan isu demokrasi Monash University Indonesia, menganalisis aktivitas media sosial Dedi Mulyadi di berbagai platform seperti Instagram, YouTube, X, dan lainnya.
Di Instagram (@DediMulyadi71), sejak dilantik pada 20 Februari hingga 1 Mei 2025, terdapat 165 unggahan dengan engagement yang tinggi.
“Hingga ribuan komentar setiap hari,” kata Ika.
Analisis Monash University Indonesia juga meneliti percakapan di media sosial terkait Dedi Mulyadi menggunakan kata kunci “Dedi Mulyadi” dan kata kunci terkait isu-isu yang pernah diangkatnya, seperti “banjir”, “vasektomi”, “barak militer”, dan “wisuda”.
Analisis emosi warganet menunjukkan dominasi reaksi muak (27%), marah (25%), senang (23%), sedih (17%), dan terkejut (3%).
“Reaksi anger utamanya reaksi karena akan mengirim siswa ke barak militer dan soal mewajibkan vasektomi,” kata Ika.
“Untuk mengirim siswa bermasalah, meski di emosi anger ini banyak yang mengkritik, tapi banyak juga yang apresiasi utamanya soal kecanduan main gim,” tambahnya.
Dua konten Dedi yang paling banyak menarik komentar adalah soal biaya wisuda dan julukan “gubernur konten”.
“Dedi memang sangat aktif memanfaatkan Instagram sebagai sumber informasi tentang dia, program, dan rencana kebijakannya,” kata Ika.
Namun, Ika menilai Dedi sering menyampaikan wacana kebijakan yang belum matang, memicu polemik.
“Pejabat publik itu kan ketika berkomunikasi, dia bisa menginspirasi yang lain, dan ucapannya juga punya konsekuensi pada perencanaan kebijakan ataupun implementasi kebijakan,” ujar Ika.
Contohnya, wacana vasektomi untuk penerima bansos, yang bertujuan mengurangi kemiskinan, memicu polemik karena disampaikan sebelum matang.
“Jangan sampai kebijakan ini masih dalam tahapan ide, sudah disampaikan ke publik dengan pola komunikasi yang sangat telanjang,” ujar Ika.
“Menurut saya itu sangat berbahaya, karena nanti bisa jadi serangan ke dia. Bisa juga di sisi lain menginspirasi yang lain.”
‘Investasi politik’ dan ‘one-man show’
Kunto Adi Wibowo, pengajar komunikasi dan pakar literasi politik Universitas Padjadjaran, menyebut kehadiran Dedi di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” untuk mempersiapkan langkah politiknya, baik untuk periode kedua sebagai Gubernur Jawa Barat, maupun ke jenjang nasional.
“Tidak hanya ke Jabar 1 (gubernur Jawa Barat) periode kedua, tapi juga mungkin ke RI 1 (presiden) atau RI 2 (wakil presiden),” ujar Kunto.
Kunto menilai Dedi menyerupai Ridwan Kamil, pendahulunya yang aktif di media sosial. Dedi bukan hanya pemimpin daerah, tetapi juga “influencer atau idol“, membangun hubungan bukan hanya pemimpin-rakyat, tetapi juga idol-fans.
“Ini bukan lagi hubungan antara kepala daerah dengan rakyatnya, tapi hubungan antara idol dan fansnya,” kata Kunto.
Diding Bajuri, pakar kebijakan publik Universitas Majalengka, menilai kehadiran Dedi di media sosial menciptakan kesan “one-man show” dalam kepemimpinannya.
“Padahal kan secara pemerintahan kan sudah secara struktural, secara hierarkis kan ada tahapannya,” ujar Diding.
Diding menekankan pentingnya kolaborasi dengan birokrasi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan parlemen untuk melayani warga Jawa Barat. Ia menyoroti berbagai permasalahan Jawa Barat, seperti kemiskinan (Jawa Barat sebagai provinsi kedua dengan penduduk miskin terbesar sekitar 3,67 juta jiwa berdasarkan Susenas September 2024), tata ruang (sebagai salah satu penyebab banjir Jabodetabek Maret lalu), peluang kerja (tren perpindahan pabrik ke Jawa Tengah), dan akses pendidikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Diding menekankan pentingnya keselarasan dan kolaborasi antar pihak.
“Supaya ada kesatupaduan baik secara politik, visi, inisi, dan sampai ke tindakannya,” kata Diding.
- TNI masuk ranah perguruan tinggi di Bali hingga Papua, apa tujuannya?
- Mahasiswa UIN Walisongo Semarang ‘diteror’ anggota TNI buntut pemberitaan kehadiran militer di kampus – ‘Saya diancam dengan UU ITE’
- Demonstrasi mahasiswa menentang UU TNI berlangsung maraton dan menyebar ke banyak kota, apa maknanya?
- Banjir terjadi setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, ‘kebijakan pemerintah hangat-hangat tahi ayam’
- Presiden Prabowo sebut ‘ndasmu’ terhadap pengritiknya – ‘Kritik terbuka seolah-olah musuh’
- Pemilu: Perebutan suara di Jawa Barat, pemilih masih berlandas ‘agama’
