Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan komitmen untuk bertindak ekstra hati-hati dalam setiap proses perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penekanan ini disampaikan Muzani mengingat pentingnya konstitusi sebagai landasan negara.
“Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar, kami akan sangat berhati-hati dalam menjalankan kewenangan yang krusial ini,” ujar Muzani. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 18 Agustus 2025.
Ahmad Muzani turut menyoroti sejarah panjang reformasi konstitusi di Indonesia, yang setidaknya telah mengalami empat kali perubahan fundamental sejak era reformasi. Ia meyakini bahwa perubahan-perubahan tersebut telah memberikan hasil terbaik bagi perjalanan bangsa. Oleh karena itu, Muzani menegaskan harapannya agar setiap lembaga negara dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara konsisten, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Muzani menekankan bahwa amandemen konstitusi bukanlah solusi instan untuk setiap permasalahan yang dihadapi bangsa. Proses perubahan konstitusi memerlukan tahapan yang panjang, mendalam, serta harus senantiasa berlangsung secara transparan dan partisipatif.
Agar legitimasi dan akuntabilitas terjaga, masyarakat wajib mengetahui setiap langkah dan alasan fundamental di balik usulan perubahan UUD 1945. Muzani menegaskan kembali pentingnya sifat partisipatif dalam setiap proses amandemen, yang wajib melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, mulai dari golongan akademisi, tokoh masyarakat, hingga representasi dari rakyat secara luas.
Lebih lanjut, Muzani menggarisbawahi bahwa setiap perubahan konstitusi harus senantiasa didasarkan pada konsensus yang luas dari seluruh elemen bangsa. “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir individu saja,” tegasnya. Ia menambahkan, setiap perubahan harus merefleksikan kesepakatan kolektif dari segenap komponen bangsa.
Muzani juga menegaskan bahwa konstitusi, sebagai pilar fundamental negara, bukanlah milik eksklusif sekelompok pihak tertentu, melainkan sepenuhnya menjadi milik semua golongan, bahkan seluruh anak bangsa. Ini menegaskan prinsip bahwa UUD 1945 adalah milik bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR tersebut turut mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah lemah terhadap godaan yang mungkin muncul untuk mengabaikan konstitusi. “Kita sering dihadapkan pada godaan untuk mengesampingkan konstitusi itu sendiri,” ujar Muzani. Menurutnya, sikap semacam ini kerap timbul manakala norma-norma konstitusi mengalami reduksi makna, hingga pada akhirnya hanya menjadi sekadar formalitas belaka yang kehilangan esensinya.
Pilihan Editor: SBY Bicara Perjanjian Helsinki: Saya Tidak Ingin Disalahkan Sejarah
