Ketua Dewan Pers Ungkap Fakta: Tidak Semua Media Jujur Soal PHK Karyawan

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ragamutama.com – , Jakarta – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyerukan kepada seluruh perusahaan media yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk melaporkan hal tersebut secara transparan. Imbauan ini disampaikan terkait maraknya kasus PHK jurnalis yang seringkali tidak tercatat secara resmi.

“Tidak semua perusahaan media melaporkan secara terbuka ketika mereka melakukan PHK. Bahkan, ada kemungkinan beberapa media yang telah terverifikasi sebenarnya sudah tidak lagi beroperasi,” ungkap Ninik saat menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025.

Ninik menjelaskan bahwa Dewan Pers baru-baru ini menerima laporan mengenai berlanjutnya gelombang PHK di berbagai perusahaan media. Disebutkan bahwa Kompas TV melakukan pengurangan terhadap 150 karyawan, CNN Indonesia TV sebanyak 200 orang, TvOne sebanyak 75 orang, dan Emtek sebanyak 100 orang.

Selain itu, beredar kabar bahwa Viva.co.id berencana untuk menutup kantor mereka yang berlokasi di Pulogadung pada bulan depan. Selain itu, MNC juga dilaporkan telah mengurangi jumlah pemimpin redaksi dari 10 orang menjadi hanya tiga orang.

Baca Juga :  Zulkifli Hasan Pimpin Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Prabowo

“Sayangnya, sebagian besar perusahaan media, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum melaporkan kondisi ini. Oleh karena itu, kami merasa perlu adanya pembaruan data yang lebih komprehensif dan transparan mengenai situasi yang sebenarnya,” tegas Ninik.

Ninik menekankan bahwa gelombang PHK di industri media masih menjadi isu krusial yang disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19. Meskipun pandemi telah mereda, ia berpendapat bahwa dampaknya masih terus dirasakan oleh perusahaan media.

Selama periode 2023 hingga 2024, Ninik mencatat bahwa sekitar 1.200 karyawan media, termasuk para jurnalis, terkena dampak PHK. Ia menambahkan bahwa penurunan pendapatan perusahaan media menjadi faktor utama yang memicu terjadinya PHK ini.

“Saat ini, sekitar 75 persen pendapatan iklan nasional dikuasai oleh platform digital global dan media sosial, sehingga banyak media lokal kehilangan sumber pendapatan utama mereka,” jelas Ninik.

Informasi mengenai gelombang PHK terbaru ini, menurut Ninik, telah beredar luas di kalangan wartawan dalam dua hari terakhir. Namun, Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Niel Tobing—perusahaan induk dari TvOne dan Viva.co.id—menyatakan bahwa ia belum mengetahui adanya informasi mengenai PHK terhadap 75 kru TvOne.

Baca Juga :  Prabowo Subianto Utus Natalius Pigai Hormati Paus Fransiskus

“Saya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, karena saya belum mendengar informasi ini,” ujar Neil melalui pesan singkat pada hari Jumat, 2 Mei 2025.

Sementara itu, terkait dengan isu penutupan kantor Viva.co.id, Neil membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa perusahaan hanya melakukan pemindahan kantor ke TCI Epicentrum. “Kantor Viva.co.id memang dipindahkan ke TCI Epicentrum dengan tujuan untuk memperlancar proses sinergi dalam produksi berita dengan divisi digital Viva lainnya,” jelasnya.

Di sisi lain, dua orang pekerja di Kompas TV membenarkan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja telah melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen Kompas TV belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu tersebut.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Apa Dampak Maraknya PHK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terkait

Tiket HUT RI ke-80 di Istana: Kuota Naik Jadi 2.000!
Dudung Bicara Bendera One Piece: Persatuan Bangsa Jadi Sorotan!
PDIP: Bendera One Piece Bukan Makar! Kritik Pengibaran Berlebihan?
Kata Herman Khaeron Soal Penegakan Hukum ke Pengibar Bendera One Piece
Tom Lembong vs Hakim: Laporan ke MA, Apa Pemicunya?
Besok! PSU Pilkada Papua Digelar: Penentu Masa Depan?
One Piece: Bendera Berkibar, Amnesty Kecam Respons Pemerintah!
Gibran One Piece: Strategi Politik di Pilpres 2024?

Berita Terkait

Selasa, 5 Agustus 2025 - 20:27 WIB

Tiket HUT RI ke-80 di Istana: Kuota Naik Jadi 2.000!

Selasa, 5 Agustus 2025 - 18:21 WIB

Dudung Bicara Bendera One Piece: Persatuan Bangsa Jadi Sorotan!

Selasa, 5 Agustus 2025 - 18:14 WIB

PDIP: Bendera One Piece Bukan Makar! Kritik Pengibaran Berlebihan?

Selasa, 5 Agustus 2025 - 15:34 WIB

Kata Herman Khaeron Soal Penegakan Hukum ke Pengibar Bendera One Piece

Selasa, 5 Agustus 2025 - 13:49 WIB

Tom Lembong vs Hakim: Laporan ke MA, Apa Pemicunya?

Berita Terbaru

Uncategorized

Bendera One Piece: Simbol Kekecewaan Ala Gubma BEM Fisip UNSRI

Selasa, 5 Agu 2025 - 22:48 WIB

Public Safety And Emergencies

Rotasi Polri: Karyoto Kabaharkam, Fadil Imran Astamaops Kapolri

Selasa, 5 Agu 2025 - 22:41 WIB

Uncategorized

Komjen Dedi Prasetyo: Wakapolri Baru dengan Rekor MURI, Siapa Dia?

Selasa, 5 Agu 2025 - 21:45 WIB