Ketua Dewan Pers Ungkap Fakta: Tidak Semua Media Jujur Soal PHK Karyawan

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ragamutama.com – , Jakarta – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyerukan kepada seluruh perusahaan media yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk melaporkan hal tersebut secara transparan. Imbauan ini disampaikan terkait maraknya kasus PHK jurnalis yang seringkali tidak tercatat secara resmi.

“Tidak semua perusahaan media melaporkan secara terbuka ketika mereka melakukan PHK. Bahkan, ada kemungkinan beberapa media yang telah terverifikasi sebenarnya sudah tidak lagi beroperasi,” ungkap Ninik saat menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025.

Ninik menjelaskan bahwa Dewan Pers baru-baru ini menerima laporan mengenai berlanjutnya gelombang PHK di berbagai perusahaan media. Disebutkan bahwa Kompas TV melakukan pengurangan terhadap 150 karyawan, CNN Indonesia TV sebanyak 200 orang, TvOne sebanyak 75 orang, dan Emtek sebanyak 100 orang.

Selain itu, beredar kabar bahwa Viva.co.id berencana untuk menutup kantor mereka yang berlokasi di Pulogadung pada bulan depan. Selain itu, MNC juga dilaporkan telah mengurangi jumlah pemimpin redaksi dari 10 orang menjadi hanya tiga orang.

Baca Juga :  Paus Fransiskus Pilih Toyota Innova Zenix Selama Kunjungan Jakarta: Kilas Balik Perjalanan Suci

“Sayangnya, sebagian besar perusahaan media, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum melaporkan kondisi ini. Oleh karena itu, kami merasa perlu adanya pembaruan data yang lebih komprehensif dan transparan mengenai situasi yang sebenarnya,” tegas Ninik.

Ninik menekankan bahwa gelombang PHK di industri media masih menjadi isu krusial yang disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19. Meskipun pandemi telah mereda, ia berpendapat bahwa dampaknya masih terus dirasakan oleh perusahaan media.

Selama periode 2023 hingga 2024, Ninik mencatat bahwa sekitar 1.200 karyawan media, termasuk para jurnalis, terkena dampak PHK. Ia menambahkan bahwa penurunan pendapatan perusahaan media menjadi faktor utama yang memicu terjadinya PHK ini.

“Saat ini, sekitar 75 persen pendapatan iklan nasional dikuasai oleh platform digital global dan media sosial, sehingga banyak media lokal kehilangan sumber pendapatan utama mereka,” jelas Ninik.

Informasi mengenai gelombang PHK terbaru ini, menurut Ninik, telah beredar luas di kalangan wartawan dalam dua hari terakhir. Namun, Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Niel Tobing—perusahaan induk dari TvOne dan Viva.co.id—menyatakan bahwa ia belum mengetahui adanya informasi mengenai PHK terhadap 75 kru TvOne.

Baca Juga :  4 Kontroversi Danantara yang Akan Diluncurkan Prabowo Hari Ini

“Saya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, karena saya belum mendengar informasi ini,” ujar Neil melalui pesan singkat pada hari Jumat, 2 Mei 2025.

Sementara itu, terkait dengan isu penutupan kantor Viva.co.id, Neil membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa perusahaan hanya melakukan pemindahan kantor ke TCI Epicentrum. “Kantor Viva.co.id memang dipindahkan ke TCI Epicentrum dengan tujuan untuk memperlancar proses sinergi dalam produksi berita dengan divisi digital Viva lainnya,” jelasnya.

Di sisi lain, dua orang pekerja di Kompas TV membenarkan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja telah melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen Kompas TV belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu tersebut.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Apa Dampak Maraknya PHK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terkait

Outsourcing Dihapus Prabowo? Inilah Sejarah dan Dampaknya Bagi Pekerja Indonesia
Prabowo Usulkan Biaya Haji Indonesia Lebih Murah dari Malaysia
Prabowo Umumkan Rencana Perkampungan Haji Indonesia Disambut Pangeran MBS Arab Saudi
Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi, Prabowo Didesak Hentikan Pengiriman Anak ke Barak Militer
Pakar Sebut Penghapusan Outsourcing ala Prabowo: Tepatkah Solusi?
Asosiasi Baru untuk Penghuni Apartemen, Rusun, dan Rumah Subsidi Resmi Dibentuk
Usulan Vasektomi Dedi Mulyadi: Kritik Pedas dan Perdebatan Publik
Polemik Dedi Mulyadi: Vasektomi, Bansos, dan Anak di Barak Militer

Berita Terkait

Minggu, 4 Mei 2025 - 19:27 WIB

Outsourcing Dihapus Prabowo? Inilah Sejarah dan Dampaknya Bagi Pekerja Indonesia

Minggu, 4 Mei 2025 - 19:15 WIB

Prabowo Usulkan Biaya Haji Indonesia Lebih Murah dari Malaysia

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:59 WIB

Prabowo Umumkan Rencana Perkampungan Haji Indonesia Disambut Pangeran MBS Arab Saudi

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:07 WIB

Ketua Dewan Pers Ungkap Fakta: Tidak Semua Media Jujur Soal PHK Karyawan

Minggu, 4 Mei 2025 - 13:39 WIB

Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi, Prabowo Didesak Hentikan Pengiriman Anak ke Barak Militer

Berita Terbaru

Uncategorized

Inilah Daftar Emiten Bagi Dividen: Saham Pilihan Analis Terbaru

Minggu, 4 Mei 2025 - 20:11 WIB

sports

AFC Pilih Lepas Tangan, Kisruh Sepak Bola Malaysia Memanas

Minggu, 4 Mei 2025 - 19:47 WIB