Ragamutama.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan pentingnya mewaspadai dampak potensi perang dagang terhadap performa neraca perdagangan Indonesia. Beliau mengakui bahwa dalam empat tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia secara konsisten menunjukkan surplus yang menggembirakan.
“Namun, kita perlu memperhatikan bahwa tujuan ekspor utama kita adalah Tiongkok, diikuti oleh Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor nomor dua,” ungkap Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senin (19/5).
Lebih lanjut, beliau merinci data dari Kemenkeu yang menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang tahun 2024 mencapai USD 26,3 miliar. Angka ini setara dengan 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. “Meskipun kontribusinya tidak terlalu besar, dan risiko bagi kita relatif kecil, kita tetap perlu memperhatikan sektor-sektor tertentu,” tambahnya.
Febrio mengidentifikasi sejumlah komoditas ekspor yang berpotensi paling terpengaruh oleh kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS. Komoditas tersebut antara lain mencakup mesin/peralatan listrik, pakaian dan aksesori rajutan, alas kaki, serta pakaian dan aksesori non-rajutan.
Laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Penyidik Sudah Periksa Semua Saksi Pelapor
Hingga saat ini, proses negosiasi dengan pihak AS masih terus berlangsung. Diharapkan, negosiasi ini dapat menghasilkan *win-win solutions* yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kepentingan ekonomi kedua negara tetap terjaga dengan baik.
Dalam proses negosiasi terkait tarif dengan AS, Febrio menjelaskan bahwa delegasi Indonesia telah menawarkan sejumlah paket yang tentunya mempertimbangkan kepentingan nasional. Poin-poin penting dalam paket tersebut meliputi *tariff measure* terkait dengan pelonggaran bea masuk untuk barang-barang yang berasal dari AS.
Selain itu, delegasi Indonesia juga berupaya melanjutkan deregulasi untuk mengatasi hambatan Non-Tariff Measures (NTMs). Hal ini termasuk penyesuaian persyaratan kandungan lokal, peninjauan sistem perizinan impor untuk produk-produk tertentu (misalnya, produk pertanian), serta koordinasi hambatan NTMs yang lebih luas dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait.
Paket negosiasi juga mencakup realokasi pembelian (impor) dari negara lain ke AS, serta kerjasama investasi hilirisasi antara Indonesia dan AS. “Selain bernegosiasi dengan AS, kita juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan ASEAN, Uni Eropa, dan bahkan BRICS. Kita melihat urgensi untuk mempercepat negosiasi dengan kawasan-kawasan lain,” jelas Febrio.
Kementerian Tenaga Kerja Korsel Membenarkan Adanya Pelecehan di Tempat Kerja dalam Kasus Oh Yoanna
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani, memberikan penegasan bahwa setiap barang yang keluar masuk dari Pusat Logistik Berikat (PLB) telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya dugaan bahwa kawasan PLB menjadi pintu masuk bagi impor ilegal.
Askolani meyakinkan bahwa seluruh barang yang melalui PLB telah melalui proses pengawasan dan audit secara fisik yang ketat. Beliau juga menambahkan bahwa tren ekspor melalui PLB terus mengalami peningkatan.
Hingga kuartal I tahun 2025, nilai ekspor melalui PLB telah mencapai Rp 24 triliun. Pada tahun 2023, nilai ekspor per kuartal berkisar antara Rp 17 triliun hingga Rp 20 triliun. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dan masih berlangsung hingga saat ini.
Dengan tren peningkatan yang signifikan ini, Askolani menekankan pentingnya untuk terus menjaga momentum pertumbuhan agar dapat mengantisipasi tekanan dan ketidakpastian global yang diakibatkan oleh kebijakan tarif AS, yang berpotensi memengaruhi neraca perdagangan Indonesia.
“Kita berharap agar tren positif ini dapat terus kita jaga dan perkuat untuk mendukung perekonomian kita, serta untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tarif AS,” pungkas Askolani.
