RAGAMUTAMA.COM, KOTA BANDUNG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat memberikan tanggapannya terkait program pendidikan karakter untuk siswa SMA bermasalah yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi.
Program yang melibatkan pelatihan di lingkungan militer ini masih menuai pro dan kontra.
Selain pertimbangan regulasi, beberapa pihak, termasuk Komnas HAM, mempertanyakan kewenangan lembaga militer dalam mendidik warga sipil, khususnya pelajar.
Terlepas dari kontroversi tersebut, puluhan siswa dari Purwakarta dan Kota Bandung telah mengikuti program ini secara bertahap.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah, menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya mencari solusi atas permasalahan kenakalan remaja yang telah berlangsung lama.
“Permasalahan kenakalan remaja ini sudah bertahun-tahun menjadi perhatian saya. Program-program dari pusat pun belum memberikan solusi konkret,” ungkap Hasbullah pada Senin (5/5/2025).
Hasbullah mengakui adanya perdebatan terkait regulasi program tersebut. Namun, ia menekankan kebutuhan akan solusi cepat untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang semakin meresahkan.
“Saya memahami bahwa Pak Dedi Mulyadi memiliki pendekatan yang pragmatis. Mungkin masyarakat juga sudah lelah dengan diskusi dan seminar yang berlarut-larut tanpa hasil nyata,” tambahnya.
Mengenai potensi pelanggaran HAM, Hasbullah memastikan program ini tidak akan melanggar hukum selama ada persetujuan sukarela dari orang tua siswa.
“Banyak kekhawatiran bahwa pelatihan militer dapat mengakibatkan kekerasan fisik. Namun, berdasarkan tayangan di Youtube, hal tersebut tampaknya tidak terjadi,” jelasnya. “Jika orang tua ikhlas, karena khawatir akan masa depan anak mereka, maka ini bisa menjadi alternatif solusi,” sambungnya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada program yang efektif mengatasi masalah kenakalan remaja secara menyeluruh.
“Sampai sekarang, masih sebatas wacana. Setiap terjadi tawuran hingga menyebabkan kematian, hanya muncul pernyataan harapan agar kejadian serupa tidak terulang. Tidak ada langkah terukur yang diambil,” ucapnya.
Hasbullah berharap Pemprov Jabar melibatkan Kanwil Kemenkumham dalam berbagai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, termasuk program pendidikan karakter ini.
“Kami di Kanwil Kemenkumham sangat mengapresiasi jika dilibatkan. Sebagian besar program Pak Dedi Mulyadi, sekitar 90%, berkaitan erat dengan HAM, mulai dari lingkungan hidup, perlindungan anak, dan berbagai layanan publik lainnya,” tutupnya. (mar5/jpnn)
