Ragamutama.com Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) meminta Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP) untuk mengelola Geopark Kaldera Toba dengan hati-hati.
Hal itu menyusul peringatan kartu kuning dari UNESCO Global pada Geopark Kaldera Toba sejak September 2023.
Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.
Kriteria tersebut mencakup aspek warisan geologi, visibilitas kawasan, penguatan jejaring, hingga peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan.
“Geopark Kaldera Toba, yang memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO,” kata Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dalam keterangan resmi, Jumat (16/5/2025).
BPTCUGP meminta waktu dua bulan untuk berbenah hingga penilaian terbaru dari pihak UNESCO yang dilakukan pada Selasa (15/7/2025) mendatang.
Selama dua bulan, BPTCUGP memiliki kesempatan untuk kembali mengantongi kartu hijau (green card) bagi UNESCO Global Geopark Kaldera Toba.
- Warisan geologi dan interpretasinya: perlu dilakukan diversifikasi cerita geologi dan memperluas survei.
- Warisan alam, budaya, dan buatan: diperlukan identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.
- Visibilitas dan kemitraan: mendorong peningkatan panel interpretasi dan penguatan identitas kawasan.
- Jejaring dan pelatihan: diharapkan adanya peningkatan kerja sama dengan geopark lainnya di Indonesia.
Langkah Kemenpar
Selain memastikan komunikasi intensif dengan Gubernur Sumatera Utara, Kemenpar juga menyusun beberapa langkah konkret untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba yang bertujuan meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini.
Untuk mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba, Kemenpar akan mendorong penyelenggaraan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Tidak lupa, dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 56,6 miliar, diikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite, seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi ke delapan kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba, yakni Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Selanjutnya, Kemenpar bersama Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark dan pihak terkait lainnya bakal memfasilitasi penyusunan siteplan pada geosite yang dilakukan tahun 2026 mendatang.
Penyusunan siteplan menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai dengan pedoman UNESCO.
